TANJUNGPINANG (HAKA) – Sedikitnya ada 12 perwakilan kementerian, yang meninjau usulan-usulan proyek dari Pemerintah Kota Tanjungpinang, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau kawasan Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang, Jumat (11/6/2021).
Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Perekonomian, Dodi Selamet Riyadi mengatakan, ada 19 usulan proyek, baik dari Pemko Tanjungpinang maupun dari KPBPB.
“Namun karena keterbatasan waktu, untuk kunjungan hari ini hanya 3 lokasi yang kami datangi,” ungkapnya.
Dari 19 usulan itu, salah satunya rencana pembangunan jalan lingkar KPBPB dari Dompak menuju Senggarang.
“Waktu pembangunannya tergantung. Ada yang dimulai dari tahun ini 2021 sampai yang jangka panjang,” sebutnya.
Kedatangan mereka dalam rangka melakukan verifikasi, identifikasi terhadap usulan projek tersebut.
“Insya Allah dari 19 usulan itu, akan terealisasi. Tapi nanti kita lihat dulu juga nilai investasinya,” sebutnya.
Karena, pada prinsipnya apabila pemerintah dan penanggungjawab itu clear, maka akan dimasukkan ke prioritas pembangunan.
Sumber anggaran untuk pelaksanaan proyek-proyek ini, lanjutnya bersumber dari APBN, APBD, swasta dan mungkin saja dari kerjasama pemerintah dan badan usaha.
“Kerena tentunya APBN tidak bisa membiayai semua mengingat keterbatasan anggaran,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari 12 kementerian tersebut.
“Semoga kehadiran bapak ibu menambah semangat kami secara bersama-sama untuk meningkatkan investasi untuk mendorong pembangunan ekonomi Tanjungpinang,” ujarnya.
Ia berharap, agar pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terkait rencana pembangunan proyek-proyek strategis di Kota Tanjungpinang ini.
“Sehingga dapat menarik investor untuk berinvestasi di Kota Tanjungpinang,” tukasnya.(zul)
