TANJUNGPINANG (HAKA) – Tiga tahun kepemimpinan Rahma, baik bersama Almarhum Syahrul yang dilanjutkan bersama Endang Abdullah, turut menghasilkan capaian keberhasilan, untuk kemajuan Kota Tanjungpinang bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dengan menjalankan visi Tanjungpinang sebagai kota yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani, Walikota Rahma bersama Wakil Walikota Endang Abdullah sisa masa jabatan 2018-2023, melanjutkan visi kepemimpinan pasangan Almarhum Syahrul dan Rahma.
Tantangan terbesar Rahma-Endang, dalam memimpin di tengah situasi Pandemi covid-19, yang melanda hampir di seluruh dunia termasuk Tanjungpinang. Berkat dukungan seluruh elemen, pandemi ini bisa dilewati.
Dampak pandemi dirasakan pada segala sektor, baik dari segi ekonomi, pembangunan, pariwisata, juga pendidikan. Tetapi, Rahma-Endang terus bekerja, berinovasi, dan berbuat maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Tanjungpinang dengan tetap fokus pada percepatan penanganan covid-19.
Meski demikian, program prioritas untuk kepentingan masyarakat secara bertahap dijalankan, walaupun dengan keterbatasan anggaran, karena dialihkan untuk penanganan covid-19 di Kota Tanjungpinang.
Yang pertama, dalam urusan pembangunan, kurun waktu 2019-2020, ada penambahan panjang jalan yang terbangun sepanjang 5,5 kilometer. Jumlah panjang jalan meningkat dari 235,8 kilometer, menjadi 243,19 kilometer, persentase drainase dalam kondisi baik meningkat dari 28,25 persen menjadi 28,75 persen.
Persentase rumah layak huni dari 8,85 persen menjadi 11,59, luasan kawasan kumuh yang menurun dari 64,52 persen menjadi 24,9 persen, dan peningkatan persentase penerangan jalan umum yang terpasang dari 60,82 persen menjadi 71,30 persen.
Sepanjang tiga tahun terakhir, dalam pembangunan hingga normalisasi penanganan titik banjir, Dinas PUPR telah tangani titik genangan air yang berkurang mencapai 7,4 persen pada 2020 dari 138 persen titik banjir pada tahun 2018
Selanjutnya, dari di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertamanan. Dalam masa kepemimpinan Rahma, perbaikan dan pembangunan lampu penerangan jalan umum (PJU) menjadi prioritas, demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Kota Tanjungpinang.
Pada bidang PJU, tentu selain pembangunan lampu lampu PJU di sejumlah lokasi baru, juga pemeliharaan atau perbaikan seperti perbaikan lampu PJU yang tidak berfungsi optimal.
PJU berdampak dalam berbagai aspek pendukung warga secara umum, termasuk peningkatan perekonomian masyarakat.
Untuk pemeliharaan lampu PJU yang sudah diperbaiki pada 2019 jumlah keseluruhan adalah 553 buah. Jumlah perbaikan lampu PJU sampai dengan Desember 2020 adalah 1.641 titik, dan jumlah perbaikan lampu PJU di tahun 2021 sebanyak 1.278 titik, tersebar di seluruh wilayah kota Tanjungpinang.
Sementara itu, pembangunan jaringan lampu dan meterisasi pada 2018 sebanyak 294 lampu, 2019 sebanyak 290 lampu, 2020 sebanyak 534 lampu, dan pada 2021 sebanyak 1.429 lampu.
Juga terdapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kota Tanjungpinang, pada 2018 dari APBN sebanyak 274 unit dan melalui DAK 68 unit.
Pada 2019 dari regular (APBN) sebanyak 274 unit, NAHP sebanyak 135 unit, dan melalui DAK 183 unit. Tahun 2020 sebanyak 294 unit. Dan untuk tahun 2021 BSPS melalui APBN sebanyak 282 unit dan melalui DAK 47 unit.
Sementara itu pada bidang pendidikan. Di tahun 2020, rata-rata capaian target indikator program di bidang pendidikan tercapai dengan kategori sangat tinggi.
Adapun beberapa indikator yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di antaranya, angka partisipasi kasar PAUD meningkat dari tahun ke tahun.
Angka partisipasi murni di tahun 2019 dan 2020 tingkat SD tetap yakni 87 persen, sementara pada jenjang SMP meningkat dari 77 persen menjadi 78 persen.
Kemudian, telah terealisasi pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana jenjang SD dan pengadaan sarana penunjang pembelajaran jenjang SMP se-Kota Tanjungpinang.
Selain itu, ada juga bantuan seragam sekolah dan perlengkapan sekolah gratis kepada siswa baru tingkat SD dan SMP yang di tahun 2021 telah diberikan kepada 3.666 siswa SMP dan 3.604 siswa SD negeri dan swasta.
Realisasi dari program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2020 di Pemko Tanjungpinang dengan jumlah siswa 5.562 SD sebesar Rp 1,4 juta, dan untuk siswa SMP dengan jumlah 2.818 siswa sebesar Rp 1,2 juta.
Di tahun 2021 realisasi PIP untuk siswa SD 3.145 siswa sebesar Rp 1,2 juta, dan untuk siswa SMP 2.031 siswa sebesar Rp 1,24 juta.
Selain membangun RKB SD dan SMP, juga sudah dilaksanakan rehab ruang kelas yang rusak sebanyak 25 ruang kelas SD, 41 ruang kelas SMP, 3 ruang kelas TK Negeri dan 1 ruang kelas SKB.
Disamping itu juga telah membangun dan merehab sebanyak 67 toilet SD, dan toilet SMP sejumlah 23, serta telah dibangun 3 unit perpustakaan SD dan 3 SMP, merehab 1 ruang perpustakaan SMP, merehab 2 ruang majelis guru SD dan 2 ruang majelis guru SMP, telah merehab 6 Laboratorium SMP, serta membangun 4 unit majelis guru dan 4 unit UKS SD.
Sementara di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), dalam tugas dan fungsinya, peran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan kepada masyarakat secara cepat dan tanggap.
Selama 2018 hingga Juni 2021, DPKP telah melakukan penanganan kejadian kebakaran 619 kejadian, baik kebakaran hutan atau lahan, kendaraan, trafo, tabung gas, meteran listrik, hingga rumah dan bangunan.
Untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) gencar melaksanakan penegakan hukum protokol kesehatan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19.
Selama 2020-2021, Satpol PP rutin memonitoring dengan keliling beberapa wilayah Kota Tanjungpinang bersama TNI-Polri, dan Dishub untuk melihat sejauh mana kedisiplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan.
Namun demikian, pelanggaran terhadap penerapan protokol kesehatan (prokes) masih saja terus terjadi. Di tahun 2020, jumlah pelanggar yang diberikan sanksi administrasi denda Rp 50.000 sebanyak 1.171 orang, sanksi sosial 584 orang, dan surat teguran sebanyak 18 orang.
Pada 2021, kegiatan penegakan hukum protokol kesehatan tetap dijalankan dengan tim dari TNI-Polri, Dishub dan tenaga kesehatan tetapi pada Juni 2021 hingga kegiatan selesai sanksi administrasi dan sanksi sosial tidak diberlakukan.
Dalam kurun waktu 2018-2021, kinerja penegakkan Perda dan Perkada terus mengalami kenaikan dari persentase realisasi sebesar 8.36 persen menjadi 85.6 persen di tahun 2020.
Sementara, pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023, tercatat dari 34 Indikator sasaran pembangunan RPJMD, sebanyak 22 indikator telah mencapai target 2020, hal ini menunjukkan pencapaian target indikator Sasaran Pembangunan RPJMD telah tercapai sebesar 64,7 persen.
Selama beberapa tahun ini, Pemko Tanjungpinang telah berhasil melakukan berbagai upaya kolaborasi dalam rangka pengurangan luas permukiman kumuh, melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Bantuan Dana Investasi KOTAKU dan CSR.
Keberhasilan ini dapat dilihat melalui data capaian tiap tahun pengurangan luas kawasan kumuh dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sebagai berikut, tahun 2018, luas permukiman kumuh yang tertangani yaitu seluas 40 hektar, tahun 2019 permukiman kumuh di Kota Tanjungpinang berhasil ditangani seluas 42,4 hektar, dan di 2020 permukiman kumuh Kota Tanjungpinang berhasil ditangani seluas 20,83 hektar.
Lalu untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus berupaya mengoptimalkan pelayanan penerbitan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kota Tanjungpinang.
Salah satunya melakukan pelayanan jemput bola pembuatan Kartu Indentitas Anak (KIA). Tahun 2020, penerbitan KIA telah mencapai 65,10 persen. Pencapaian ini sudah melampaui target nasional yakni 20 persen.
Beberapa upaya dalam memberikan pelayanan KIA diantaranya pada 2021, telah dilaksnakan peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan SM, penambahan sarana dan prasarana Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang ditempatkan di kelurahan Batu IX.
Selanjutnya, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM)
Dari sisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di tahun 2019 mencapai 96,77 naik sedikit di tahun 2020 yakni sebesar 96,79.
Sedangkan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 76,44 dibandingkan tahun 2019 sebesar 76,13.
Pemko Tanjungpinang berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan terbentuknya UPTD PPA Melalui Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 18 Tahun 2021.
Predikat Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak tingkat Madya dari rentang waktu tahun, 2018 hingga 2021 masih dapat dipertahankan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Kota Layak Anak sendiri adalah Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.(adv)