TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Isdianto, menyerahkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) APBD 2021, ke 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepri, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Kamis (7/1/2021).
Isdianto memastikan, serapan anggaran APBD 2021 akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Untuk mewujudkan hal itu, ia telah menekankan kepada Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, agar segera memproses penerbitan SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan bendahara pengeluaran di seluruh OPD Pemprov Kepri.
Karena kata dia, selama ini proses penerbitan SK para pejabat tersebut kerap memakan waktu yang lama, dan menjadi salah satu kendala dalam realisasi penyerapan anggaran APBD Pemprov Kepri.
“Saya kira tahun ini (proses penerbitan SK PPK dan PPTK) tidak akan seperti tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah tahun ini tidak terjadi lagi keterlambatan,” ujarnya yang saat itu didampingi Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadillah.
Isdianto juga telah menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Kepri selaku Pengguna Anggaran (PA), supaya segera membelanjakan anggaran dalam APBD 2021.
Caranya, dengan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta pelelangan proyek-proyek strategis melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Supaya anggaran itu segera bergulir di tengah masyarakat, dan ini juga untuk menghindari terjadinya penumpukkan anggaran pada akhir tahun,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, Isdianto juga berpesan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkup Pemprov Kepri yang terlibat dalam pelaksanaan program di APBD 2021, untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan.
“Serta memperbaiki sistem administrasi dan melaporkan secara periodik progres pelaksanaan program dan kegiatan,” tukasnya.(kar)
Berikut Pagu Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 33 OPD Pemprov Kepri APBD 2021 :
1) Dinas Pendidikan : Rp. 1,131 triliun;
2) Dinas Kesehatan : Rp. 95,98 milyar;
3) RSUD Engku Haji Daud : Rp. 60,12 milyar;
4) RSUD Raja Ahmad Thabib : Rp. 181,75 milyar;
5) Dinas PUPRP : Rp. 264,33 milyar;
6) Dinas Perkim : Rp. 213,70 milyar;
7) Barenlitbang : Rp. 53,99 milyar;
8) Dishub : Rp. 55,40 milyar.
9) DLHK : Rp. 32,23 milyar;
10) DPMD Capil : Rp. 17,30 milyar;
11) DP3APPKB : Rp. 22,71 milyar;
12) Dinsos : Rp. 22,78 milyar;
13) BPBD : Rp. 9,91 milyar;
14) Disnaker Trans : Rp. 29,01 milyar;
15) Diskop UMKM : Rp. 21,60 milyar;
16) DPMPTSP : Rp. 15,55 milyar;
17) Disbud : Rp. 21,13 milyar;
18) Dispora : Rp. 73,09 milyar;
19) Badan Kesbangpol : Rp. 34,31 milyar;
20) Satpol PP dan PP : Rp. 20,26 milyar;
21) Sekretariat Daerah sebesar Rp. 371,13 milyar*;
*) yang dilaksanakan oleh 9 biro, yakni Biro Pemerintahan, Biro Kesra, Biro Hukum, Biro Perekonomian, Biro Layanan Pengadaan, Biro Pembangunan, Biro Umum, Biro Organisasi dan Korpri, Biro Humprohub
22) Sekretariat DPRD : Rp. 167,83 milyar.
23) BP2RD : Rp. 124,53 milyar;
24) BPKAD : Rp. 610,42 milyar*;
(sebagai SKPD maupun SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah)
25) Inspektorat Daerah : Rp. 35,88 milyar;
26) BKPSDM : Rp. 43,19 milyar;
27) DKPPKH : Rp. 36,84 milyar;
28) Diskominfo : Rp. 21,44 milyar;
29) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan : Rp. 21 milyar;
30) Dinas ESDM : Rp. 21,35 milyar;
31) Dinas Pariwisata : Rp. 39,18 milyar;
32) DKP : Rp. 90,21 milyar;
33) Disperindag Rp. 27,08 milyar.
#sumber : Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
