TANJUNGPINANG (HAKA) – Sebanyak 27.578 Kepala Keluarga (KK) dan 9.058 nelayan di Provinsi Kepri akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 300 ribu dari Pemerintah Provinsi Kepri.
“Totalnya sekitar 36 ribu penerima,” sebut
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
Ia menyampaikan, BLT tersebut akan diserahkan secara simbolis pada Hari Jadi ke-20 Provinsi Kepri pada Sabtu (24/9/2022) mendatang.
Disampaikannya, adapun 27.578 KK yang mendapatkan BLT ini, merupakan KK yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun belum pernah dapat bantuan sosial sebelumnya.
“Jadi memang mereka yang belum pernah merasakan bantuan yang akan kita berikan, sehingga bisa membantu pemerintah pusat untuk bantalan sosial,” katanya, Rabu, (21/9/2022).
Ansar menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk untuk BLT ke masyarakat yang masuk dalam DTKS yakni sebesar Rp 8.273 miliar.
Dengan rincian, Rp 5 miliar untuk di Kota Batam dengan jumlah KK sebanyak 16.678 KK. Kemudian, di Kota Tanjungpinang sebesar Rp 765 juta dengan jumlah penerima sebanyak 2.550 KK.
Selanjutnya, untuk Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan masing-masing alokasi anggaran sebesar Rp 501 juta dengan jumlah penerima setiap kabupaten sebanyak 1.670 KK.
Ansar menegaskan, pemberian BLT tersebut sebagai bentuk keseriusan Pemprov Kepri dalam membantu masyarakat terdata tidak mampu di Provinsi Kepri dalam melindungi daya beli mereka. Dia berharap, melalui BLT ini dapat meringankan beban masyarakat untuk menjangkau kebutuhan sehari-hari.
“Yang paling penting saya berpesan gunakan BLT itu untuk kebutuhan rumah tangga yang memang sangat dibutuhkan, jangan digunakan untuk hal-hal bukan kebutuhan primer,” pesannya.
Sementara itu, untuk BLT yang diberikan ke 9.058 orang nelayan, anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri sebanyak Rp 2,717 miliar.
“Sehingga total anggaran yang digelontorkan Pemprov Kepri untuk BLT (DTKS dan nelayan) adalah sebesar Rp10,990 miliar,” jelasnya.
Ansar merincikan, untuk BLT nelayan di Kota Batam sebanyak 720 orang nelayan yang akan menerima BLT tersebut, sedangkan total anggaran yang digelontorkan sebesar Rp216 juta. Kemudian, di Kota Tanjungpinang jumlah nelayan yang akan menerima sebanyak 380 orang dengan total anggaran Rp 114 juta.
Kabupaten Lingga jumlah penerimanya sebanyak 2.553 nelayan dengan total anggaran sebesar Rp765,9 juta, Kabupaten Natuna 1.625 orang nelayan dengan total anggaran Rp487,5 juta.
Selanjutnya, di Kabupaten Karimun jumlah nelayan yang akan menerima sebanyak 1.000 nelayan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 300 juta, Kabupaten Bintan jumlah penerimanya 2.050 orang dengan total anggaran yang Rp 615 juta, dan Kabupaten Kepulauan Anambas jumlah nelayan yang akan menerima sebanyak 1.670 orang dengan total anggaran Rp 219 juta.
Ansar menuturkan, alasan nelayan juga turut serta menjadi sasaran dalam BLT dari Pemprov Kepri, karena nelayan merupakan salah satu kelompok rentan di Kepri terhadap penyesuaian harga BBM.
“Karena dari dulu memang kesejahteraan nelayan selalu kita perhatikan dan BLT ini menjadi salah satu dukungan untuk nelayan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Ansar menyampaikan, anggaran BLT bagi warga yang masuk dalam DTKS dan nelayan tersebut berasal dari DAU dan DBH.
“Itu berasal dari 2 persen DAU dan DBH Pemprov Kepri,” katanya, Selasa (13/9/2022) kemarin.(kar)
