TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang telah mengumumkan peserta lulus seleksi kompetensi PPPK 2024 tahap pertama.
Dalam pengumuman itu, sebanyak 486 orang peserta dinyatakan lulus, terdiri dari 481 formasi teknis dan 5 formasi kesehatan.
Diketahui honorer yang mendaftar seleksi PPPK 2024 tahap pertama di lingkungan Pemko Tanjungpinang sebanyak 1.351 orang, artinya ada 864 orang honorer dinyatakan tidak lulus.
Sekda Tanjungpinang Zulhidayat menegaskan, honorer yang tidak lulus seleksi tahap pertama ini tetap diangkat menjadi PPPK.
“Nanti semua menjadi PPPK. Tapi dibagi menjadi dua kategori. Yakni paruh waktu dan full waktu,” ujarnya.
Ia menyebutkan, ratusan honorer tidak lulus ini akan diangkat menjadi honorer paruh waktu.
“Pendaftaran PPPK gelombang dua, yang tidak lulus seleksi juga dimasukan menjadi paruh waktu,” tegasnya.
Ia menambahkan, saat ini belum ada juknis terkait PPPK paruh waktu ini. Pihaknya pun masih menunggu juknis dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, puluhan honorer yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pejuang PPPK Pemko Tanjungpinang, mengadu ke DPRD setempat setelah tidak lulus seleksi kompetensi PPPK 2024, Senin (6/1/2025).
Puluhan honorer itu langsung diterima oleh Wakil Ketua DPRD Tanjungpinang Ade Angga bersama beberapa anggota lainnya.
Koordinator Forum Solidaritas Pejuang
PPPK Pemko, Zulbahri mengatakan, kepada DPRD mereka meminta kejelasan nasib mereka karena tidak lolos PPPK.
Menurutnya, ada sekitar 800 honorer dinyatakan tidak lolos seleksi PPPK 2024 tahap pertama ini. Padahal mereka sudah mengabdi selama belasan tahun di Pemko Tanjungpinang.
“Keadilannya tidak ada, yang lulus malah THL baru, bukan kami iri ya,” ujarnya pada hariankepri.com.
Ia menegaskan, forum solidaritas ini sengaja dibentuk memperjuangkan nasib ratusan honorer Pemko yang tidak lolos seleksi PPPK 2024.
Mereka pun meminta agar tidak menjadi PPPK paruh waktu, melainkan bekerja penuh waktu, seperti pegawai pemerintah pada umumnya.
“Jadi kami mau ada kepastian, kapan menjadi paruh waktu dan mana juknisnya. Kita juga minta agar tidak paruh waktu,” tuturnya. (sah)
