TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah berpendapat, Pemprov Kepri masih sangat membutuhkan tenaga dari Tenaga Harian Lepas (THL). Sehingga, dirasa tidak perlu untuk melakukan efisiensi THL.
“THL tetap kita pertahankan, karena mereka punya fungsi dan ada tupoksi mereka. Jadi sampai saat ini tetap kita pertahankan,” ujar Arif saat diminta tanggapannya rencana efisiensi THL oleh Pemprov Kepri, Senin (23/10/2017).
Menurutnya, masih banyak sektor lain yang bisa diefisiensi untuk mengurangi beban APBD. Sehingga tidak hanya terfokus pada satu sektor saja, yakni dengan mengurangi jumlah THL.
“Kecuali kalau yang lain sudah tidak ada lagi. Tapi kalau masih ada yang lain kenapa harus THL. Saya memandang THL itu sangat perlu, karena mereka membantu kita dalam bekerja,” sebutnya.
Sampai saat ini lanjutnya, Pemprov Kepri belum ada melakukan analisa untuk mengefisiensi THL seperti yang diberitakan selama ini.
Justru saat ini Pemprov Kepri tengah melakukan analisa untuk mengefisiensi anggaran-anggaran yang tidak produktif di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nantinya akan dialihkan untuk belanja modal.
“Kalau soal analisa itu belum ada. Tapi keputusan tetap di tangan pak gubernur. Tapi kalau saya berpandangan THL itu masih perlu dan sangat membantu,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Provinsi Kepri Naharudin menyampaikan, hasil Pemprov Kepri saat ini tengah melakukan analisa kebutuhan THL diseluruh OPD Pemprov Kepri. Pada waktu itu, Nahar menyebutkan, hasil analisa tersebut akan di APBD P 2018 mendatang.
“Kalau hasil analisa kebutuhan itu selesai dilakukan maka kemungkinan THL bisa berkurang. Sekarang analisa kebutuhan THL itu sedang dilakukan, di APBD P 2018 nanti akan mulai diberlakukan,” ujarnya, Kamis (28/09/2017).
Nahar menegaskan, perampingan tersebut hanya dikhususkan bagi THL, sedangkan untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak akan dilakukan perampingan.
THL yang nantinya akan dilakukan perampingan yakni THL yang selama ini kurang produktif. Misalnya yang tidak mempunyai tugas dan fungsi yang jelas dalam OPD.
Sebab, dengan jumlah THL yang membeludak sangat membebani porsi anggaran dalam APBD. Sebab, dalam setahun Pemprov Kepri harus mengalokasikan anggaran hingga puluhan miliar untuk membayar gaji THL yang jumlahnya hampir 1.000 orang. Dengan asumsi dalam sebulan gaji THL tersebut Rp 1.800.000.
“Dalam setahun itu kita untuk membayar gaji THL saja bisa mencapai puluhan miliar. Kalau ini diefisiensikan tentu anggaran itu bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” sebutnya.(kar)
