TANJUNGPINANG (HAKA) – Fraksi PPP-PKS di DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menolak recana Gubernur Provinsi Kepri untuk melakukan pembangunan kawasan Gurindam 12.
Fraksi PPP-PKS berpendapat pembangunan yang menghabiskan anggaran sekitar setengah triliun atau Rp 530 miliar itu dinilai belum terlalu mendesak untuk dilakukan.
“Kami pandang proyek itu belum terlalu mendesak untuk dilakukan,” ujar Sekretaris Fraksi PPP-PKS, Suryani, Selasa (22/11/2017).
Selain itu, pembangunan kawasan gurindam 12 yang menggunakan sistem multiyears juga dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
“Maka dari itu lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang lebih berdampak ke masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar justru menyarankan ke Gubernur Provinsi Kepri tidak menggunakan dana APBD untuk pembangunan kawasan tersebut.
Sebab alokasi dana yang dianggarkan dinilai terlalu besar. Sehingga dikhawatirkan dapat memangkas anggaran yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pada prinsipnya Golkar mendukung langkah Gubernur untuk membangun. Tapi diharapkan tidak hanya bersumber pada APBD,” ujar anggota Fraksi Golkar Asmin Patros.
Fraksi Golkar menyarankan ke Gubernur untuk dapat menjolok anggaran dari pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan tersebut.
“Sebaiknya dialokasikan dari APBN. sehingga anggaran untuk masyarakat tidak terganggu,” sebutnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Kepri mengalokasikan anggaran Rp 530 miliar untuk pembangunan kawasan pesisir Gurindam 12 di Kota Tanjungpinang. Pembangunan kawasan itu sendiri akan dilakukan dengan sistem multiyears, dan di tahun 2018 mendatang pembangunan kawasan tersebut sudah akan dimulai.
Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun pada waktu itu menyampaikan, pembenahan wajah ibukota, Kota Tanjungpinang memang sangat diperlukan sehingga dirasa perlu mengalokasikan dana yang cukup besar untuk mempercantik wajah ibukota provinsi,
“Semua masyarakat saya yakin pastinya akan menyetujui,” sebutnya.
Apalagi kata dia dalam pembangunan itu, dijamin tidak akan mengganggu anggaran yang utama seperti untuk pendidikan, kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya jamin tidak akan mengurangi dan mengganggu untuk anggaran yang sudah menjadi amanah undang-undang yakni pendidikan dan kesehatan,” ujarnya waktu itu.(kar)
