TANJUNGPINANG (HAKA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), telah merampungkan penyusunan pembukaan penerimaan CPNS, untuk daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 mendatang.
Menpan RB Asman Abnur menyampaikan, Provinsi Kepri menjadi salah satu daerah yang akan diprioritaskan untuk penerimaan CPNS, pada tahun 2018 mendatang.
“Sebagai anak kelahiran Kijang. Saya pasti prioritaskan formasi yang diusulkan pemerintah Kepri. Tapi yang kita butuhkan adalah pekerja yang integritas, profesional serta sesuai dengan keahliannya,” ujarnya usai menjadi Keynote Speaker pada sosialisasi UU 23 tahun 2014, dan Penerapan PP Nomor 18 tahun 2016 dan PP Nomor 11 tahun 2017 di Hotel Aston Tanjungpinang, Selasa (28/11/2017).
Lebih lanjut Asman memaparkan, pada tahun 2018 mendatang sekitar 220 ribu ASN di seluruh Indonesia akan memasuki masa pensiun. Dari jumlah tersebut ujarnya, pemerintah membutuhkan lebih kurang 110 ribu ASN diseluruh Indonesia yang nantinya dapat menggantikan tugas dari ASN yang pensiun tersebut.
“Data pensiun tenaga ASN ini, sudah saya sampaikan ke Presiden. Paling tidak kalau tidak semuanya diakomodir, setengah dari jumlah pensiun itu, sudah cukup,” sebutnya.
Ia meneruskan, dengan adanya pembukaan penerimaan CPNS ini . Pemerintah daerah sangat diharapkan dapat mengirimkan formasi yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kepala daerah. Sangat tidak disarankan untuk mengirimkan formasi untuk tenaga administrasi. Sebab kata dia, dari 4,3 juta ASN di Indonesia saat ini 64 persen diantaranya merupakan ASN administratif sehingga dinilai kurang produktif dalam bekerja.
Ia mencontohkan, seperti di Kepri yang memiliki laut yang cukup luas, sementara tenaga ahli yang mampu dan terukur dibidang tersebut sangat sedikit. Oleh karena itu, sangat disarankan dalam mengusulkan formasi untuk tenaga yang paham dengan kemaritiman, yang sesuai dengan potensi daerah.
“Jadi saya minta ke Kepala BKD tolong rencanakan betul dalam mengirimkan formasi yang dibutuhkan. Formasi itu harus sejalan dengan konsentrasi kebijakan gubernur itu kemana arahnya,” tuturnya.(kar)
