TANJUNGPINANG (HAKA) – Tahun ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 30 miliar yang diperuntukkan memperbaiki 2.500 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Provinsi Kepri Heru Sukmoro menyampaikan, Kota Batam menjadi daerah yang paling banyak menerima bantuan RTLH, dari Kementrian PUPR tersebut. Karena di Batam banyak RTLH yang perlu direhab.
Kemudian disusul Kota Tanjungpinang, Kabuten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas dan terakhir Kabupaten Natuna.
“Semuanya itu sudah kita sesuaikan dengan kondisi penduduk. Sebab hal itu menjadi acuan dalam peyaluran program RTLH,” ujarnya kemarin.
Lebih lanjut Heru menyampaikan, di tahun 2018 ini Pemprov Kepri tidak mengalokasikan anggaran untuk program RTLH, sama halnya kata dia dengan pemerintah kabupaten/kota. Penyebabnya karena minimnya anggaran.
“Terhentinya program RTLH di Pemprov dan Kabupaten/kota dikarenakan anggaran APBD masing-masing tengah mengalami defisit,” sebutnya.(kar)
