TANJUNGPINANG (HAKA) – Puluhan warga Pulau Dompak menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Pulau Dompak, Selasa (17/4/2018).
Kedatangan warga tersebut, untuk menuntut agar DPRD Provinsi Kepri mau membantu masyarakat tempatan Pulau Dompak, untuk diberdayakan bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Menurut koordinator aksi, Mukhtar mengatakan, selama ini ia dan warga Pulau Dompak lainnya terkesan hanya menjadi penonton disaat Pemprov Kepri gencar melakukan pembangunan di Pulau Dompak.
“Padahal, kami warga tempatan selama ini memiliki andil dalam menjaga kawasan Dompak yang telah dibangun pemerintah,” sebutnya.
Atas dasar itulah, ia dan warga lainnya meminta agar masyarakat tempatan dapat diberdayakan dengan bekerja di lingkungan Pemprov Kepri.
Apalagi kata dia, selama ini Pemprov Kepri telah menganggarkan puluhan miliar untuk memperindah pusat Pemerintahan Provinsi Kepri. Namun, sayangnya tidak ada satupun warga Pulau Dompak yang diberdayakan.
Hal lainnya yang membuat warga Pulau Dompak geram, karena ia melihat selama ini sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kepri secara diam-diam menerima tenaga honorer. Padahal, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki warga Pulau Dompak dinilai cukup mumpuni untuk bekerja di lingkup pemerintahan.
“Kawan-kawan ini ada yang tamatan SMA, S1, bahkan S2 pun ada. Jadi pertanyaannya, atas dasar apa? Kenapa tidak orang tempatan yang diberdayakan,” tukasnya.
Setelah hampir satu jam menggelar berorasi, para warga pun langsung ditemui Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak yang saat itu didampingi Wakil Ketua Amir Hakim Siregar. Jumaga pun meminta beberapa perwakilan warga untuk menggelar pertemuan di ruangan pimpinan DPRD.?
Usai pertemuan, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak menyampaikan, jika DPRD Kepri akan menampung seluruh aspirasi masyarakat Pulau Dompak tersebut.
“DPRD juga akan menjembatani para pengunjukrasa agar aspirasinya bisa direalisasikan Pemprov Kepri,” ujarnya.
Jumaga juga menuturkan, memang sudah seharusnya warga tempatan diprioritaskan untuk diberdayakan oleh Pemprov Kepri. Namun, perlu diketahui untuk menerima tenaga honorer itu memiliki ketentuan dan prosedur.
Tapi ia berjanji, sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepri ia akan berupaya agar warga tempatan dapat menjadi prioritas utama khususnya dalam penerimaan bantuan yang telah diprogramkan Pemprov Kepri. (kar)
