TANJUNGPINANG (HAKA) – Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), tahun 2018 yang ditargetkan dibahas pada Juni 2018, dipastikan molor.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah menyampaikan, penyebab molornya pembahasan APBD-P tersebut, karena masih ada beberapa proyek strategis Pemprov Kepri yang sampai dengan saat ini belum selesai dilelang.
Arif menyebut proyek strategis itu belum bisa dilelang karena terbentur dengan banyaknya persyaratan untuk proses pelelangan proyek tersebut, salah satunya Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Kalau itu (proyek strategis) sudah bisa dilelang baru kita evaluasi keuangan untuk pembahasan APBD-P 2018,” ujarnya di Pulau Dompak, belum lama ini.
Ia memperkirakan, pembahasan APBD-P 2018 baru akan dilakukan pada akhir Juli atau awal Agustus 2018 mendatang. Pembahasan APBD-P 2018 itu direncanakan akan disejalankan dengan pembahasan APBD murni tahun 2019.
“Kemarin saya sudah usulkan dengan Kepala Bappeda untuk disejalankan sajalah dengan APBD murni, jadi lebih cepat cara kerjanya dan itu diperbolehkan,” sebutnya.
Sementara itu Kepala Biro Administrasi Layanan Pengadaan Provinsi Kepri Misbardi menyampaikan, berdasarkan rekapitulasi pihaknya per 1 Juni 2018, dari 434 paket yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sebanyak 238 paket proyek telah masuk dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Dari jumlah tersebut 163 paket dengan pagu Rp 386 miliar telah selesai lelang, dan 8 paket dengan pagu Rp 15 miliar telah ditetapkan sebagai pemenang.
Kemudian Misbardi juga menyampaikan, dari jumlah tersebut sebanyak 34 paket dengan pagu Rp 67 miliar kini telah tayang di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Provinsi Kepri, dan 21 paket dengan pagu Rp 111 miliar belum ditayangkan oleh Pokja ke SPSE Provinsi Kepri dan 5 paket proyek dengan pagu Rp 4,443 miliar dibatalkan.
Sepanjang 1 Juni 2018, Biro Administrasi Layanan Pengadaan juga mencatat sebanyak 7 paket proyek pelelangan langsung dengan pagu Rp 1,893 miliar juga telah masuk ke ULP.
Secara keseluruhan sejak awal tahun hingga Juni 2018 sebanyak 171 paket proyek dengan pagu Rp 402 miliar kini telah selesai lelang dan sedang dalam pengerjaan.(kar)
