TANJUNGPINANG (HAKA) – Mayoritas Fraksi di DPRD Provinsi Kepri meminta Pemerintah Provinsi Kepri, agar dapat memberikan perhatian yang lebih kepada sektor perikanan dan kelautan.
Sebab, DPRD menilai hampir tiga tahun pemerintahan Gubernur Nurdin Basirun, alokasi anggaran untuk kedua sektor tersebut dinilai sangat minim.
Hal tersebut disampaikan mayoritas fraksi DPRD dalam Paripurna pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017, di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Kamis (28/6/2018).
Selain meminta Pemprov Kepri memaksimalkan sektor perikanan dan kelautan, dalam paripurna yang itu beberapa fraksi juga memberikan beberapa catatan lain.
Seperti yang disampaikan Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya, Wan Norman Edi yang meminta agar Pemprov Kepri dapat lebih fokus kepada pemanfaatan aset daerah.
“Penyerapan anggaran perbulannya juga harus diatur pendistribusian perbulannya. Agar penyerapan anggaran ini dapat membantu menggerakkan perekonomian daerah,” ujarnya.
Catatan lain juga disampaikan, oleh Fraksi PKS-PPP lewat juru bicaranya Sarafuddin Aluan yang meminta gara APBD Kepri hendaknya mencerminkan prinsip dasar akuntabilitas. Sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat lebih transparan.
“Kami juga meminta agar APBD kedepan merupakan penjabaran dari visi misi Gubernur. Sehingga, diakhir masa jabatan Gubernur, visi misi Gubernur dapat tercapai,” sebutnya.
Selain itu, Fraksi PKS-PPP juga memberikan catatan kepada Pemprov Kepri untuk memperhatikan rekemondasi BPK. Khususnya untuk dana beasiswa, yang menjadi temuan diharapkan ke depan dalam penyalurannya dapat lebih terarah, dan tepat sasarannya.
Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak menjadwalkan jawaban pemerintah terhadap pandangan fraksi pada Selasa (3/7/2018) mendatang.
“Jawaban pemerintah tertulis ini akan disampaikan pada Selasa depan yang dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017,” tuturnya. (kar)
