TANJUNGPINANG (HAKA) – DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dan Kepala Sekolah seluruh Kepri, Senin (16/7/2018). Dalam rapat yang digelar di ruang rapat utama DPRD itu membahas karut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 lalu.
Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak meminta agar tidak ada satu orang pun siswa yang tidak sekolah.
“Amanat UUD jelas agar pemerintah menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang baik. Jangan sampai satu orangpun yang tidak sekolah,” kata Jumaga.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Dali mengatakan bahwa Diknas telah memetakan masalah PPDB ini secara rinci. Untuk PPDB, hanya empat dari tujuh kabupaten kota yang menerapkan sistem zonasi. Dari empat kabupaten ini, Batam dan Tanjungpinang mengalami kekisruhan.
“Penyebab utamanya adalah tingginya minat orangtua siswa untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah favorit. Disatu sisi, sekolah itu memiliki keterbatasan daya tampung,” kata Dali.
Adapun SMU-SMU favorit yang kerap jadi bidikan orang tua antara lain, SMU 1, SMU 3 SMU 5 dan SMK 1 untuk Kota Batam. Sedangkan di Tanjungpinang, SMU 1, SMU 2 dan SMK 1 jadi SMU incaran siswa baru.
Untuk daya tampung, SMU 1 Tanjungpinang misalnya, hanya mampu menampung 324 siswa. Padahal yang mendaftar mencapai 663 siswa. Demikian juga SMU 2 Tanjungpinang. Adapun peminat SMU2 Tanjungpinang mencapai 629 siswa dengan daya tampung hanya 444 bangku. Dari Batam, SMU 1 Batam hanya memiliki daya tampung 252 siswa, namun yang mendaftar mencapai 330 siswa.
Untuk mengatasi ini, pihak Diknas telah menambah ruang kelas baru. Tak hanya menambah ruang kelas, jumlah siswa per-kelasnya juga ditambah.
“Misalnya yang hanya 36 siswa, semua kita genapkan menjadi 40 siswa per kelasnya. Memang tidak ideal, tapi mau bagaimana lagi,” kata Dali.
Sedangkan, untuk ruang kelas tambahan, akan menggunakan laboratorium-laboratorium yang ada. Untuk itu, Ia meminta kepada DPRD untuk menyegerakan penambahan ruang kelas baru. “Untuk menampung, siswa tambahan ini, terpaksa menggunakan ruang laboratorium. Kondisi ini memang tidak ideal,” tukasnya. (red/humas dprd kepri)
