TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah pusat berencana menunda sejumlah proyek infrastruktur, yang banyak mengandung bahan baku impor.
Penundaan ini dilakukan, untuk menjaga nilai tukar rupiah yang belakangan terus melemah terhadap dollar Amerika Serikat.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sudah membuat daftar proyek infrastruktur apa saja yang kemungkinan akan ditunda pengerjaannya.
“Sudah ada list-nya, memang kita belum putuskan dari list yang ada persisnya mana yang ditunda dan tepatnya berapa lama,” kata Darmin, seusai rapat membahas pelemahan rupiah yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2018).
Namun kondisi pelemahan nilai tukar rupiah ini tidak berdampak ke Kepri. Bahkan di tengah kondisi defisit anggaran daerah, Pemprov Kepri tetap ngotot melanjutkan proyek infrastruktur, berupa Proyek Gurindam 12 dengan nilai anggaran sekitar Rp 95 miliar di tahun ini.
DPRD Provinsi Kepri pun ‘terpecah’ dalam pelaksanaan proyek Gurindam 12 ini. Salah satu penolakan, agar proyek ini ditunda datang dari politisi PPP yang juga anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah.
“Di DPRD sendiri terkait Gurindam 12 ini juga terpecah, ada yang setuju dan tidak setuju. Begitu juga di kalangan masyarakat ada yang keberatan dan meminta untuk ditunda,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan mega proyek tersebut belum terlalu mendesak untuk dilakukan. Selain itu, anggaran pembangunan proyek itu yang totalnya mencapai setengah triliun itu juga dianggapnya terlalu besar.
Namun, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyebut, pembangunan mega proyek Gurindam 12 sama sekali tidak akan membebani APBD Provinsi Kepri, yang saat ini dalam keadaan defisit. Sehingga proyek multiyears itu akan tetap dimulai pada tahun ini.
“Pembangunan Gurindam 12 tidak ada pengaruh dengan defisit. Harus tetap jalan terus,” tegasnya. (kompas.com/kar)
