TANJUNGPINANG (HAKA) – Defisit anggaran Rp 530 miliar pada APBD 2018 salah satu penyebabnya, karena lemahnya kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri, Amir Hakim Siregar, Rabu (5/9/2018).
“Ini sebenarnya kalau saya bilang kemunduran. Penyebabnya karena SDM nya,” ujarnya.
Menurut Politisi Hanura ini, Kepala OPD yang berpotensi menghasilkan pendapatan, tidak memiliki kepekaan dan keinginan untuk menggarap potensi-potensi pendapatan di Provinsi Kepri.
Salah satunya dari sektor kelautan dan pariwisata. Padahal, jika potensi tersebut tergarap maksimal, ia meyakini APBD Provinsi Kepri tidak akan mengalami defisit.
“Tapi SDM kita tidak mau berusaha. Selama ini yang penting setiap tahun dapat bagian dari pusat (Dana Bagi Hasil, red),” sebutnya.
Kondisi ini kata dia, tak lepas dari proses pengisian jabatan Kepala OPD Pemprov Kepri beberapa waktu lalu, yang menurutnya tidak sesuai dengan prosedur.
“Harusnya dari dulu dilakukan rotasi. Dan ke depan dalam melakukan bidding (seleksi,red) kepala SKPD dilakukan sesuai aturan ASN,” tegasnya.
Akibat defisit anggaran ini kata dia, mempengaruhi program-program yang sudah disusun.
Untuk menyikapi hal itu, ia menyarankan di APBD P 2018 ini Pemprov Kepri benar-benar memprioritaskan program yang manfaatnya dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Untuk sementara ini jangan dululah bikin proyek multiyears,” tegasnya.
Seperti diketahui bersama, proyek multiyears yang sudah dimulai pemerintah adalah, Proyek Gurindam 12 yang menelan anggaran hingga setengah triliun. (kar)
