TANJUNGPINANG (HAKA) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar sidang paripurna, dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (Pandum) Fraksi, terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2018, Rabu (5/9/2018).
Sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, yang didampingi para pimpinan lainnya, yakni Wakil Ketua I Rizki Faisal, Wakil Ketua II Husnizar Hood dan Wakil Ketua III Amir Hakim Siregar. Sidang paripurna ini juga dihadiri Wagub Kepri, Isdianto dan para sejumlah Kepala OPD Pemprov Kepri.
Juru Bicara Fraksi PDIP, Ruslan Kasbulatov saat memberikan jawaban pemerintah terhadap nota keuangan Ranperda Perubahan APBD 2018 menuturkan bahwa salah satu problematika klasik yang dihadapi Pemprov Kepri adalah ada bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak bergantung terhadap transfer pusat.
Oleh karena itu, Ruslan meminta Pemprov untuk mengoptimalkan PAD, DPRD meminta Pemprov menjadikan sektor pajak daerah diperluas pengelolaannya.
“Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dimasing-masing wilayah Kabupaten kota dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi sampai dengan pertengahan tahun 2018,” jelasnya. (red)
