TANJUNGPINANG (HAKA) – Kepala Biro Pelayanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Misbardi, beberapa hari lalu membeberkan, setidaknya ada 113 paket proyek yang batal lelang.
Proyek-proyek tersebut kata Misbardi, terkena efisiensi, imbas dari defisit anggaran Pemprov Kepri pada APBD Perubahan 2018 ini.
“Paket-proyek itu terkena efisiensi, dan ditarik kembali oleh OPD,” ujarnya.
Mantan Karo Humas Pemprov ini menjelaskan, bahwa angka efisiensi 113 paket proyek itu mencapai Rp 100 miliar.
“Penyebab batalnya proyek-proyek itu dilelang, karena defisit anggaran pada APBDP 2018,” ulangnya menegaskan.
Fakta yang disampaikan Misbardi ini menjadi bertolakbelakang dengan data Pemprov Kepri, maupun hasil pengesahan APBD P 2018 oleh DPRD Kepri.
Pada Jumat 28 September lalu, pemerintah (pemprov dan DPRD, red) telah mengesahkan, bahwa defisit hanya Rp 10 miliar pada APBDP 2018, dengan nilai anggaran APBD perubahan sekitar Rp 3,5 tiliun.
Ketika itu Gubernur Nurdin mengimbau kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kepri serta masyarakat untuk dapat mengencangkan ikat pinggang alias berhemat, setelah disahkannya APBD P 2018.
“Kepada OPD kita imbau sama-samalah kita kencangkan ikat pinggang. Program yang tidak terlalu prioritas sebaiknya jangan dulu dilakukan,” imbaunya.
Pada paripurna pengesahan RAPBD P 2018 disebutkan, defisit Rp 10 miliar yang terjadi di RAPBD P 2018 ini merupakan kesepakatan antara TAPD Pemprov Kepri dan Banggar DPRD Provinsi Kepri.
Dalam laporan akhir Banggar DPRD Pendapatan daerah Provinsi Kepri di RAPBD P 2018 diasumsikan sebanyak Rp 3,545 triliun.
Namun, dalam perjalanannya asumsi tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,28 persen atau Rp 10 miliar. (fik/kar)
