TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2019 diproyeksikan sebesar Rp 3,3 triliun.
“Proyeksi itu dari hasil pembahasan marathon yang kita lakukan bersama Gubernur dan OPD beberapa hari terakhir ini,” ujar Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, Kamis (18/10/2018).
Namun, ada sekitar Rp 350 miliar dari proyeksi APBD tersebut akan digunakan untuk melunasi tunda bayar tahun 2018.
“Untuk tunda bayar jika November sudah disahkan, Desember selesai dievaluasi, sekitar Januari atau Februari sudah bisa dicairkan,” sebutnya.
Selain itu, pada APBD 2019 mendatang seluruh kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri juga akan dilakukan efisiensi.
Efisiensi ini dilakukan untuk mengantisipasi persoalan anggaran yang dikhawatirkan akan terjadi di APBD P 2019 mendatang.
“Lebih bagus kita melakukan efisiensi sekarang daripada efisiensi di tengah jalan. Tapi efisiensi itu tidak akan lari dari RPJMD,” jelasnya.
Mengenai proyeksi pendapatan APBD 2019. Sekdaprov Kepri ini menyebut, ada peningkatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Peningkatan pasti ada. Tapi detailnya di BP2RD saya tidak ingat,” tuturnya.
Sedangkan proyeksi pendapatan dari sektor perimbangan sejauh ini kata dia, Pemprov Kepri belum menerima angka riil dari Pemerintah Pusat.
Untuk menyikapinya, di APBD 2019 ini Pemprov Kepri akan menurunkan proyeksi pendapatan sebesar 80 persen dari dana perimbangan yang diterima tahun 2018.
“Karena kalau kita ikut yang lama nanti defisit lagi,” tuturnya.
Sejauh ini lanjutnya, Pemprov Kepri bersama Banggar DPRD Provinsi Kepri telah merampungkan pembahasan soal pendapatan. Pembahasan yang saat ini intens dilakukan yakni soal alokasi untuk belanja di APBD 2019.
Ditargetkan pada (25/10/2018) mendatang sudah akan melakukan Mou KUA PPAS APBD 2019 bersama DPRD Provinsi Kepri.
“Pengesahannya kita targetkan pertengahan atau akhir November,” tandasnya.(kar)
