TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Jumaga Nadeak tidak menjawab secara lugas, ketika dimintai tanggapan mengenai pemotongan pagu di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri di APBD 2019 mendatang.
“Saya sebagai Ketua Banggar sampai sekarang belum menerima pagu indikatif untuk belanja OPD di 2019,” ujarnya, ketika dihubungi, kemarin.
Ketika, disinggung lebih jauh tentang pemotongan anggaran itu bakal dialihkan ke proyek multiyears Gurindam 12, serta kepentingan anggota DPRD Provinsi Kepri (pokok pikiran), politisi PDI Perjuangan ini memberikan jawaban yang singkat.
“Tapi jawaban itu off the record saja,” pintanya.
Sikap mengelak juga ditunjukkan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri (Sekdaprov) Kepri TS Arif Fadillah.
Arif yang ditemui di Gedung DPRD Provinsi Kepri beberapa hari lalu, memilih buru-buru masuk ke ruang rapat Ketua DPRD Provinsi Kepri tanpa memberikan jawaban.
Ia bergegas menemui Ketua DPRD serta beberapa Ketua Fraksi DPRD Provinsi Kepri, untuk membahas hasil evaluasi APBD P 2018 oleh Kemendagri.
Sebelumnya diberitakan, beberapa Kepala OPD Pemprov Kepri mengeluh disebabkan pemotongan anggaran di APBD 2019.
Tidak tanggung-tanggung, pemotongan anggaran disetiap pagu OPD Pemprov Kepri dalam APBD 2019 mencapai 50 persen.
“Pemotongan itu untuk biaya pembangunan Gurindam 12 dan pokir-pokir 42 anggota dewan,” sebut salah satu Kepala OPD Pemprov Kepri beberapa waktu lalu.(kar)
