NATUNA (HAKA) – H. Hermanto salah seorang tokoh masyarakat Natuna menuturkan, dengan adanya wacana pemekaran Provinsi Natuna Anambas yang mulai digaungkan, dirinya siap mendukung 1.000 persen wacana itu.
Dikatakannya, selama ini apapun kekayaan alam Natuna seperti minyak dan gas bumi yang dihasilkan, tidak pernah utuh dirasakan langsung oleh masyarakat Natuna.
“Wacana pemekaran Natuna Anambas atau yang dulu dikenal Pulau Tujuh sudah lama digaungkan, namun hingga sekarang masih belum ada kepastian. Tapi apabila memang Natuna dijadikan provinsi khusus 1.000 persen kita akan dukung penuh, sebab bukan tidak mungkin perkembangan pembangunan Natuna lebih cepat,” kata H. Hermanto kepada hariankepri.com kemarin.
Hermanto mengatakan, sejak terbentuknya Kabupaten Natuna hingga sekarang, pembangunan yang dirasakan masih jauh dari harapan masyarakat. Apalagi setiap bantuan yang diberikan dari Provinsi Kepri belum menyentuh mayarakat secara keseluruhan.
“Hasil yang diperoleh dari Natuna dari dana migas selama ini tidak pernah utuh diterima. Padahal salah satu penyumbang devisa terbesar se-Kepri ini, masih saja tidak diperhatikan provinsi. Jadi wajar saja kalau Natuna ingin menjadi provinsi khusus,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh tokoh masyarakat lainnya Roni Cambe, yang mengatakan pembagian dana bagi hasil migas dirasakan masih tebang pilih.
“Menurut saya hasil DBH Migas yang selama ini didapatkan Natuna tidak pernah sepenuhnya menyentuh masyarakat dan terkesan dianak tirikan,” paparnya.
Salah satu contoh saja, Natuna yang memiliki cadangan gas terbesar se-Asia Tenggara tidak pernah merasakan subsidi gas yang dicanangkan pemerintah pusat. Makanya wajar saja Natuna meminta dijadikan provinsi khusus.
“Natuna ini penghasil gas terbesar se-Asia Tenggara, malah yang merasakan menikmatinya adalah Singapura, dan Batam. Apakah kenyataan seperti ini wajar diterima natuna,” ajarnya. (fer)
