LINGGA (HAKA) – Wakil bupati Lingga M Nizar, memerintahkan kepada Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2015, untuk tidak terprovokasi dan ribut dengan isu Pungutan Liar (Pungli).
Belakangan beredar informasi, ada pungli yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo, RSUD Encik Fatimah Daik dan Dinas Kesehatan Lingga kepada CASN, terkait untuk mendapatkan hasil tes kesehatan sebagai salah satu syarat penerimaan CASN, yang terjadi 2015 silam.
“Saya minta CASN jangan meributkan informasi ini. Kami sedang melakukan pengkajian atas pembayaran tes kesehatan waktu itu, agar tidak berkembang dan akhirnya menganggu stabilitas kabupaten kita yang saat ini sedang semangat membangun,” kata Nizar Senin (30/1/2017).
Dugaan pungli tes kesehatan ini berawal ketika 15 orang CASN formasi tahun 2015 melaporkan kepada tim Saber Pungli adanya punggutan tanpa dasar itu. Mereka melaporkan kasus lama ini kepada Saber Pungli, dan menjadi masalah di internal Pemkab Lingga.
Nizar menilai, biaya Rp 750.000 yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit kepada CASN dinilai wajar, bila dibandingkan tes kesehatan dilakukan di rumah sakit di luar daerah yang biayanya mencapai Rp 2 juta.
“Tarif ini belum termasuk transportasi dan akomodasi,” kata Nizar. (ana)
