TANJUNGPINANG (HAKA) – Konflik internal ditubuh direksi PT Pelabuhan Kepri, jelang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), membuat Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun semakin gerah.
Saat berbincang dengan redaksi hariankepri.com, di ruang kerjanya pada Kamis (14/2/2019) pekan lalu, orang nomor satu di Provinsi Kepri itu secara blak-blakkan menyatakan, bahwa konflik internal antara direksi PT Pelabuhan Kepri saat ini semakin memperparah keadaan.
“Sudah parah, terkadang tak habis pikir saya,” ujarnya.
Akibat konflik tak berkesudahan itu membuat ia terpaksa untuk mengambil langkah tegas. Langkah tegas yang dimaksud yakni, dengan memberhentikan salah satu dari tiga direksi yang ada saat ini.
“Hanya itulah salah satu caranya,” katanya.
Alasan ia hanya akan memecat salah satu dari tiga direksi itu karena, menurutnya dari tiga direksi yang ada saat ini ada diantaranya yang benar-benar niat untuk bekerja, serta punya pengalaman yang cukup banyak dalam memimpin perusahaan.
“Jujur saya akui dari tiga itu ada yang sudah punya pengalaman banyak dalam memimpin perusahaan dan kemampuan manajemen keuangannya juga bagus,” ungkapnya
Mengenai siapa nantinya bakal diamputasi, Nurdin belum ingin mengungkapkannya.
Nurdin hanya menyebut, akan ada waktunya ia mengungkapkan hal itu ke publik. Ia berharap, melalui cara itu ke depan tidak akan terjadi lagi konflik di PT Pelabuhan Kepri.
Sehingga perusahaan itu benar-benar bisa menjalankan perannya sebagai salah satu mesin penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Kepri.
Ketika itu Nurdin juga menyebut, bahwa ia pada dasarnya tidak ingin mengambil sikap tegas itu, jika saja masing-masing direksi mau saling bekerjasama untuk membesarkan perusahaan itu.
Ditambah lagi ujarnya, PT Pelabuhan Kepri yang notabene perusahaan pelat merah, tentu memiliki keunggulan dibandingkan dengan perusahaan milik swasta.
Bahkan ketiga direksi tersebut memiliki akses untuk dapat melobi ke perusahaan lain khususnya perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran.
“Tapi itu yang tak dimanfaatkan sama mereka. Malah sibuk berkonflik. Padahal mereka sudah enak,” sebutnya.
Pada akhinya kata dia, akibat ego dan konflik itu membuat perusahaan milik daerah itu sampai saat ini belum mampu memberikan kontribusi untuk daerah. (kar)
