TANJUNGPINANG (HAKA) – Koordinator Wilayah II, Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adlinsyah Malik Nasution tak menjawab lugas, ketika ditanya informasi seputar pemeriksaan KPK.
Khususnya mengenai kepala daerah dan pejabat di Provinsi Kepri, terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bintan.
“Saya belum tahu, tapi intinya ada lah nanti perkembangannya,” katanya di Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Senin (25/3/2019) petang.
Adlinsyah menegaskan, pencopotan Amjon sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Azman Taufik sebagai Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) cukup menarik perhatian KPK.
Karena menurutnya, ada kaitan lain yang menyebabkan kedua pejabat itu, direkomendasikan untuk disanksi.
“ESDM kan yang merekomendasikan, yang menerbitkan izin PTSP. Mungkin ada kaitan selain prosedur, sehingga ke dua-duanya sekarang dicopot. Mungkin sedang dalam proses. Untuk jelasnya tanyalah ke Febry (jubir KPK),” sebutnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri Nurdin Basirun maupun Bupati Kabupaten Bintan Apri Sujadi diinformasikan sedang diperiksa oleh KPK terkait penerbitan IUP di Kabupaten Bintan. Namun, keduanya kompak menyatakan, belum mendengar atau menerima pemberitahuan sebagaimana polemik yang berkembang belakangan ini.(kar)
