TANJUNGPINANG (HAKA) – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepri, menyoroti rendahnya komitmen, dan kemauan manajemen dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Kepri, dalam berbenah diri, untuk memajukan perusaah milik daerah tersebut.
Menurut Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri Indra Khaira Jaya, selama ini, pihaknya rutin melakukan pembinaan terhadap tata kelola manajemen di PT Pembangunan Kepri, dan PT Pelabuhan Kepri yang merupakan BUMD milik Pemprov Kepri.
Namun, dari pembinaan itu, belum ada satupun progres perbaikan yang dilakukan oleh manajemen di dua perusahaan tersebut.
“Kalau hal itu tidak dibenahi dan tidak ada komitmen tentu akan terus menjadi masalah,” ujarnya di Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Selasa (26/3/2019).
Berdasarkan penilaian BPKP, kurangnya perencanaan dalam penganggaran, dan penyusunan rencana strategis yang kurang matang, menjadi biang tidak berjalannya kedua perusahaan.
“Karena dari awal tidak matang. Sewaktu dieksekusi pasti tidak akan bagus lagi,” sebutnya.
Terhadap permasalahan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) katanya, juga menaruh atensi, untuk ikut bersama-sama membenahi manajemen, serta mengawasi kinerja kedua perusahaan itu.
“Karena KPK melihat di sini (BUMD) nya banyak persoalan. Tahun depan mereka akan ikut mendalaminya. Agar BUMD ini tidak selamanya menjadi beban,” tuturnya.(kar)
