TANJUNGPINANG (HAKA) – Proses pelelangan proyek di lingkungan Pemprov Keri sepanjang awal tahun anggaran ini, tak berjalan mulus.
Berdasarkan data yang dikutip dari Biro Pelayanan Pengadaan Pemprov Kepri, hingga Triwulan II 2019, masih cukup banyak proyek strategis Pemprov Kepri yang belum masuk dalam daftar lelang.
Dari 76 paket proyek strategis Pemprov Kepri yang tersebar di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri dengan pagu sekitar RP 432 miliar, baru 11 paket proyek dengan pagu sekitar Rp 92 miliar yang telah rampung dilelang.
Sementara 13 paket proyek dengan pagu sekitar Rp 41,2 miliar masih dalam proses tender. Sisanya, sebanyak 51 paket proyek lainnya dengan pagu Rp 131 miliar belum sama sekali masuk proses pelelangan.
Kondisi ini pun berimbas pada pertumbuhan ekonomi Kepri di Triwulan (Tw) I 2019. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, jika dibandingkan dengan triwulan IV 2018 pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019 mengalami kontraksi sebesar -1,59 persen.
Menurut BPS, penyebab utama terjadinya kontraksi disebabkan penurunan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kepri, Aries Fhariandi belum mau berkomentar panjang terkait angka pertumbuhan ekonomi Kepri di Tw I 2019.
Alasannya kata dia, ia belum membaca secara detil data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS Provinsi Kepri pada Senin (6/5/2019) kemarin itu.
Aries juga belum menjawab penyebab, tersendatnya pelelangan proyek strategis Pemprov Kepri di awal 2019 ini.
“Belum sempat baca,” katanya singkat kepada awak media di Masjid Ar Rahim, Jalan Teluk Keriting Kota Tanjungpinang, Selasa (7/5/2019).
Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, menjawab bila kondisi itu dipengaruhi karena belum maksimalnya belanja pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk Pemprov Kepri, dalam membelanjakan APBD di tahun anggaran 2019 ini.
Dia pun mengimbau serta meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kepri, dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepri untuk segera memaksimalkan belanja daerah, terutama belanja daerah yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang didanai baik melaui APBD maupun APBN.
“Bila proses lelang selesai dan pekerjaan bisa dimulai dan berjalan, maka secara otomatis belanja barang dan jasa akan meningkat, dan berimbas dengan bergeraknya perekonomian di tengah masyarakat dan ekonomi Kepri akan naik,” katanya yang ditemui Jalan Teluk Keriting, Kota Tanjungpinang, Selasa (7/5/2019) petang.
Nurdin juga optimis di triwulan II 2019 yang sedang berjalan saat ini, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri akan kembali menggeliat. (kar)
