TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri Nurdin Basirun risau, akibat beberapa proyek strategis Pemprov Kepri masih banyak yang belum dieksekusi dengan sempurna oleh bawahannya.
Mengutip data dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Kepri sampai dengan Minggu (23/6/2019), dari 76 paket proyek strategis yang tersebar di 11 organisasi perangkat daerah (OPD) dengan anggaran sebesar Rp 432,3 miliar, baru 23 paket proyek yang telah rampung dilelang.
Kemudian 40 paket lainnya dengan total anggaran Rp 83.4 miliar belum diajukan ke UKPBJ. Selanjutnya, 12 paket di antaranya dengan total anggaran sekitar Rp 49.98 miliar masih dalam tahap proses lelang.
“Jujur saya katakan ini memang agak sedikit terlambat,” katanya usai memimpin rapat rutin OPD di Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Senin (24/6/2019).
Penyebab keterlambatan tersebut menurutnya, OPD-lah yang lebih memahaminya. Karena kata dia, OPD yang bertugas untuk merancang sampai mengeksekusi sebuah program.
“Sehingga tentunya OPD juga paham apa yang harus dikerjakannya sekarang,” tuturnya.
Keterlambatan itu sambung Nurdin, telah menjadi catatannya dan bahan evaluasi dalam rapat rutin OPD.
Ia berharap, dalam waktu singkat telah ada perubahan dalam proses pelelangan proyek strategis yang didanai dari APBD Pemprov Kepri 2019.
“Sudah saya katakan (dalam rapat) kalau rapat lagi saya tidak mau dengar lagi (keterlambatan), harus ada perubahan. Khususnya, proyek yang makan waktu panjang,” sebutnya.
Apalagi keterlambatan ini juga telah menjadi atensi DPRD Provinsi Kepri. Ia mengungkapkan, DPRD Provinsi Kepri telah menyarankan agar ia segera mengevaluasi kepala OPD (Kadis) yang kinerjanya lamban, sehingga menghambat percepatan pelelangan proyek strategis Pemprov Kepri. Saran tersebut juga telah menjadi pertimbangannya.
“Kita terima kasih kepada DPRD yang mengingatkan kita untuk Kadis-kadis yang perlu dievaluasi kinerja mereka,” pungkasnya.(kar)
