TANJUNGPINANG (HAKA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan PT Pembangunan Kepri.
Indikasi KPK, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kepri menjadi ‘sapi perah’ karena kerap merugi.
Menurut Kepala Satuan Tugas III Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI Wiliyah Kepri, Riau, Jambi dan Sumsel, Aida Ratna Zulaiha menyebut, indikasi terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan, terlihat dari belum adanya kontribusi PAD ke Pemprov Kepri.
Ia mengungkapkan, dari temuan hasil evaluasi KPK, kondisi itu disebabkan karena perusahaan itu dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan oleh segelintir oknum.
“Intinya kita tidak ingin BUMD itu (ke depan) menjadi sapi perah. Sapi perah siapa saja. Baik pejabat atau pemda. Karena sekarang statusnya rugi,” terangnya saat ditemui usai rapat tertutup bersama Pemprov Kepri di Ruang
Rapat Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Kamis (27/6/2019).
Aida menyebut, indikasi adanya kesalahan dalam pengelolaan perusahaan itu sudah tercium sejak setahun terakhir.
Menurutnya, dalam masa itu nyaris tidak ada satupun kontribusi dari PT Pembangunan Kepri yang masuk dalam PAD Pemprov Kepri. Justru malah sebaliknya, perusahaan itu kerap merugi setiap bulannya.
Untuk menyikapi hal itu, Pemprov Kepri kata Aida, perlu melakukan langkah penyelamatan, dengan merestrukturisasi direksi PT Pembangunan Kepri.
“Caranya buka lowongan pengisian direksi PT Pembangunan Kepri melalui proses fit and propertest,” sarannya.
Meskipun belum ada penunjukkan secara resmi, Gubernur Kepri Nurdin Basirun dikabarkan telah menunjuk Azwardi sebagai Dirut PT Pembangunan Kepri hasil fit and propertest.
Azwardi juga sempat terlihat ikut dalam rapat yang berlangsung sekitar empat jam tersebut. Namun sayangnya, Azwardi enggan berkomentar ketika awak media mencoba meminta komentarnya, soal statusnya apakah benar telah resmi menjabat Dirut PT Pembangunan Kepri.(kar)
