TANJUNGPINANG (HAKA) – Terkait langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi di Tanjungpinang, ditanggapi Anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang, Lis Darmansyah.
Menurut mantan Wali Kota Tanjungpinang ini, seharusnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, jangan hanya melakukan tindakan yang sifatnya normatif-normatif saja.
Tapi, harus bisa melakukan hal yang luar biasa. Bahkan ia menilai, turun langsung ke SPBU juga tidak ada gunanya. Karena yang namanya pengawasan itu tidak harus terlihat.
Menurutnya, antrean solar ini sudah terjadi sekitar sebulan yang lalu, melihat kejadian itu tidak akan mungkin kelangkaan solar ini gara-gara distribusi.
“Saya menilai ada mafia yang bermain solar ini,” ucapnya.
Seharusnya, lanjut Lis, dinas-dinas terkait harus bekerjasama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, untuk mencari tahu kelangkaan solar ini.
“Gampang saja mencari tahunya, pergi saja daerah-daerah industri baik yang ada di Tanjungpinang maupun Bintan, lalu periksa jenis solarnya, apakah mereka menggunakan solar industri atau yang subsidi, karena jenis solar industri dan subsidi itu sangat jelas ada perbedaannya,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul mengatakan, tugas-tugas normatif memang merupakan kewajiban pemerintah. Namun, untuk melakukan tindakan hingga penindakan, tugas dari pihak yang berwajib.
“Sifatnya kepolisian dan pemerintah bekerjasama. Tapi saya berterimakasih atas apa yang disampaikan oleh sahabat saya itu (Lis, red),” ungkapnya, kemarin.
Syahrul juga menyampaikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjungpinang, sudah melakukan pertemuan dengan Pertamina di Kota Batam terkait persoalan ini.
“Kita tunggu hasilnya dulu, saya belum dapat laporan. Apabila dalam seminggu ke depan tidak ada perbaikan mengenai permasalahan ini, maka kita akan membuat langkah-langkah konkrit untuk mengatasinya,” pungkasnya.(zul)
