JAKARTA-Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman memberikan sejumlah catatan dan kritikan terhadap Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian.
Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, partainya mendukung Tito menjadi Kapolri sejak uji kepatutan dan kelayakan di Komisi Hukum. Menurut Benny, saat itu fraksinya berharap Tito akan bisa membawa institusi Polri netral, nonpartisan, menegakkan hukum dan keadilan serta tidak boleh menjadi alat kekuasaan.
“Kapolri harus loyal kepada konstitusi, loyal kepada rakyat, bukan hanya sekadar loyal kepada penguasa,” kata Benny saat rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri di Senayan, Rabu (22/2/2017).
Dia mengatakan, saat uji kepatutan dan kelayakan dirinyalah yang berani mengajukan pertanyaan apakah jika nanti jadi Kapolri akan loyal kepada konstitusi atau presiden.
Menurut dia, saat itu keluar jawaban yang mencengangkan dari Tito. Dia menegaskan, Tito akan loyal kepada konstitusi. Tito juga akan loyal kepada kepada presiden untuk hal yang tidak melanggar konstitusi.
Secara implisit, Benny menegaskan, Tito juga siap menerima risiko diberhentikan manakala menolak perintah presiden yang tidak sesuai konstitusi dan hukum.
Benny juga mengapresiasi Tito yang berhasil menciptakan iklim politik yang kondusfi sehingga pilkada di 101 daerah berjalan aman dan tertib. Namun, dia menyesalkan, masih adanya dugaan oknum anggota Polri “bermain mata” di sejumlah daerah memenangkan pasangan calon tertentu.
“Ada yang (diduga) main langsung, halus, maupun tidak langsung, dan sangat kasar sekali pun,” katanya. Nah, dia melihat masih adanya invisibel hand atau tangan tidak nampak memihak salah satu paslon.
Benny lantas mencontohkan, institusi kepolisian diduga memfasilitasi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, menjadikan Mabes Polri sebagai tempat merusak kewibawaan dan citra Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Yang kebetulan, putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono juga menjadi salah satu paslon pilkada DKI Jakarta. “Kejam, politik kejam,” katanya.
Benny menambahkan, sebelum mendatangi Mabes Polri, beberapa waktu sebelumnya Antasari lebih dulu diterima di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo.
“Dia pura-pura mengklaim diri sebagai korban kriminalisasi. Intinya dia ingin menjadikan Mabes sebagai tempat mendiskreditkan Presiden Keenam Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,” katanya. (jpnn.com)
