TANJUNGPINANG (HAKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menolak, penghapusan tenaga honorer yang saat ini tengah digaungkan KemenPAN RB bersama Komisi II DPR RI.
Plt Gubernur Kepri Isdianto menyebut, wacana tersebut dinilai kurang bijak. Alasannya, jika para tenaga honorer tersebut dihapuskan, akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di Provinsi Kepri.
“Selain itu kita juga kasihan melihat mereka kalau dihapuskan. Merekakan punya anak istri, kalau diberhentikan bagaimana nanti nasib mereka,” katanya, di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Senin (27/1/2020).
Pemprov Kepri lanjutnya, dalam waktu dekat akan melayangkan surat keberatan ke pemerintah pusat terkait wacana penghapusan tenaga honorer tersebut.
“Dalam waktu dekat kita akan kirim surat. Suratnya sudah disiapkan hanya tinggal saya tandatangani saja,” sebutnya.
Sementara itu berdasarkan data yang pernah dihimpun hariankepri.com, dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Disdik Provinsi Kepri, jumlah keseluruhan ASN dan PTT di Provinsi Kepri sebanyak 5.200 orang.
Terdiri dari 2.140 orang berstatus Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) non ASN dan 700 orang berstatus PTT.(kar)
