NATUNA (HAKA) – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal menggelar konferensi pers di Gedung Rapat Kantor Bupati Bukit Arai, Kamis, (6/2/2020).
Hamid Rizal menyampaikan hasil rapat pemerintah daerah dengan pemerintah pusat di Jakarta.
Dijelaskannya, bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan aspirasi masyarakat Natuna yang menuntut agar mereka mendapatkan jaminan kesehatan.
Hamid mengatakan, bahwa kekisruhan di tengah masyarakat, terjadi akibat keterlambatan informasi dan koordinasi, hal ini pun diakui oleh pemerintah pusat.
“Mengingat waktu yang sangat singkat, dan saudara-saudara kita harus segera dievakuasi dari Wuhan, lalu terjadi keterlambatan informasi yang seharusnya diterima masyarakat Natuna, makanya terjadi penolakan waktu itu,” ujarnya.
Hamid menegaskan dari enam tuntutan masyarakat Natuna hanya satu yang tidak dikabulkan oleh pemerintah pusat, yaitu mengobservasi WNI tersebut di atas kapal.
“Berdasarkan aturan WHO, warga yang di observasi tidak diperbolehkan di kapal, apabila Pemerintah melaksanakannya maka kita dinyatakan melanggar HAM,” terang Hamid.
Pemerintah Pusat berjanji akan mengirim obat-obatan dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah.(dan)
