TANJUNGPINANG (HAKA) – Setelah ditinggal Rahma ke NasDem, Partai Golkar Kepri, khususnya Tanjungpinang tidak akan mengambil sikap oposisi total. Demikian ditegaskan Sekretaris DPD I Golkar Kepri, Agustar.
“Kalau sudah berbicara tentang pemerintahan tentu kami dari Golkar, tetap mengedepankan kepentingan rakyat banyak, bukan kepentingan Golkar saja,” ungkapnya kepada hariankepri.com, Senin (24/2/2020).
Ini artinya, sambung Agustar, Golkar tidak mengambil peran sebagai oposisi penuh. Golkar akan melihat setiap kebijakan yang diambil oleh Pemko Tanjungpinang.
“Kalau ada kebijakan yang tak selaras, kami pasti akan bersikap bersebrangan dengan pemerintah,” imbuhnya.
Yang jelas, sambung Agustar, secara politis, Partai Golkar akan menjadi penyeimbang di DPRD Tanjungpinang.
“Tak boleh ada kebijakan yang hegemoni secara politis atas nama pemerintah. Kalau ada, kami akan melawan,” tegasnya.
Disinggung soal jabatan Wakil Wali Kota apakah akan berdampak pada penggantian Rahma?, Agustar menjawab, bahwa secara administrasi tidak. Karena tahapan itu sudah lewat sewaktu pencalonan di KPUD dulu.
“Tapi dari aspek political trust jelas berpengaruh, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap Partai Golkar yang kadernya dinilai tak mumpuni,” tukasnya. (fik)
