TANJUNGPINANG (HAKA) – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri Arif Fadillah mengatakan, Pemprov Kepri tengah mematangkan skenario anggaran, pasca-penetapan status tanggap darurat, dan untuk mengantisipasi lonjakan pasien virus corona atau Covid-19 .
“Dana yang sudah kita tetapkan, ketentuannya 1 persen dari APBD atau sekitar Rp 2 Miliar. Tapi itu saya yakin tidak cukup, saya sudah terbayang bisa lebih dari itu, mungkin bisa tiga atau lima kali lipat dari itu (Rp 2 miliar),” ujarnya, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Kamis (19/3/2020) malam.
Untuk menyikapi hal itu, lanjutnya, Pemprov Kepri saat ini tengah membahas, relokasi anggaran APBD untuk kemudian diposkan dianggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) dan rumah sakit.
Relokasi anggaran itu ujarnya, juga sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
“Dengan adanya Permendagri No 20 Tahun 2020 itu memberi keleluasaan kita untuk merelokasi anggaran APBD. Kita juga sudah membahas hal ini bersama Asisten III, Inspektorat, BPKAD untuk membuat perkada (peraturan kepala daerah) relokasi anggaran ke dinkes dan rumah sakit,” paparnya.
Meskipun nantinya ada sebagian anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dialihkan, namun dari perhitungan sementara, hal itu belum mempengaruhi program di setiap OPD.
Tapi kata dia, bila dalam perjalanannya pengalihan anggaran itu membuat program OPD di APBD 2020 ini terganggu, Pemprov Kepri kata dia, akan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai antisipasi.
“Pengalihan DAK ini sudah sesuai dengan arahan Menteri Keuangan. Dana itu yang nantinya akan kita push. Intinya sesuai arahan Pak Gubernur demi untuk kepentingan masyarakat penuntasan masalah Covid-19 ini sekarang kita nomor satukan,” pungkasnya.(kar)
