TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari mengapresiasi, dan menyambut baik dukungan sejumlah kepala daerah, yang telah memperhatikan kelangsungan hidup media di daerah, akibat pandemi Covid-19. Seperti yang telah ditunjukkan Gubernur Kalimantan Tengah dan Gubernur Jawa Timur.
“Berbagai langkah insentif kepada industri media harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah,” tegas Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, Minggu (7/6/2020).
Pernyataan Atal itu, berdasarkan informasi yang dia terima dalam pertemuan webinar antara pengurus pusat PWI dengan para ketua PWI se-Indonesia baru-baru ini.
Dalam pertemuan tersebut, PWI berharap agar kerjasama iklan dan advertorial dengan Pemerintah Daerah (Pemda) tetap terjalin.
Karena, menurutnya, hal itu sangat membantu kelangsungan hidup media. Dan berharap jangan sampai anggaran dikurangi karena alasan pandemi.
Menurut Ketua PWI Kalteng Haris Sadikin, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran telah menyetujui penambahan belanja publikasi melalui media sebesar Rp10 miliar untuk periode Juli hingga Desember 2020.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi dengan organisasi pers (PWI) dan pimpinan media, pada Rabu (3/6/2020) lalu.
“Belanja publikasi di antaranya untuk kontrak pemberitaan, iklan, dan advertorial. Belanja publikasi dialokasikan untuk media berbadan hukum yang terdampak covid-19, dan media yang masuk dalam kategori UMKM,” jelas Haris Sadikin.
Haris juga memohon doa dan dukungan dari para pengurus PWI agar DPA belanja media dapat selesai disusun dan disahkan paling lambat pertengahan Juni 2020.
Sementara itu dari Jawa Timur dikabarkan bahwa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membuka kerjasama dengan media di tengah keterbatasan situasi saat ini.
Emil menyampaikan bahwa media juga tetap punya fungsi advokasi untuk mengingatkan apa yang luput dilihat pemerintah.
Di sisi lain, dia meminta media juga dapat menjadi penyampai info yang clear, dan mengingatkan soal judul-judul berita yang kadang bombastis.
Pemprov sendiri menegaskan tidak akan memotong anggaran pers dan sosialisasi melalui media. (red/rilis)
