NATUNA (HAKA) – Jumlah total anggaran pengelolaan perbatasan negara tahun 2017 yang disediakan pemerintah pusat sekitar Rp 17,8 triliun. Sebagian besar dialokasikan untuk Provinsi Kepri atau sekitar Rp 6 triliun.
Rinciannya sekitar Rp 470,6 miliar untuk Kabupaten Natuna, dan sekitar Rp 296,6 miliar untuk Batam. Kemudian, sekitar Rp 158,8 miliar untuk Kabupaten Bintan, dan sekitar Rp 168,1 miliar untuk Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan sekitar Rp 162,6 miliar lainnya untuk Kabupaten Karimun.
Hal ini diungkapkan Wiranto, Menkopolhukam RI, saat Mencanangkan Gerakan Pengembangan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) tahun 2017 di Gedung Serba Guna Sri Srindit, Ranai, Kabupaten Natuna, Rabu (8/3/2017).
Dalam Pencanangan Gerbangdutas 2017 ini, Wiranto didampingi jajaran Menteri terkait lainnya seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Kemudian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakasad Letjen. TNI M. Erwin Syafitri, Wakasal Laksda TNI Arie Henrycus Sembiring, WAKASAU Marsma TNI Jadiyan Suminta Atmadja dan Kasum Mabes TNi Laksda TNI Didit Herdiawan.
Wiranto mengatakan, pencanangan Gerbangdutas ini menjadi sebuah fase baru yang perlu disyukuri bagi masyarakat di Kabupaten Natuna dan Kepri secara umum. Karena dengan demikian, program nawacita yang dibangun Presiden RI Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla terjawab. Terutama program nawacita ketiga, yakni membangun dari pinggiran.
“Kenapa saya bilang membangun dari pinggiran. Karena biasanya yang pinggir itu selalu terlewatkan atau terlupakan. Dan, di pemerintahan Presiden Jokowi ini dia tidak mau ada daerah yang terlewatkan dalam pembangunan,” kata Wiranto.
Ada tiga nilai strategis pembangunan perbatasan menurut Wiranto, yakni masalah keamanan, keadilan dan kesejahteraan serta pelestarian lingkungan.
Menyangkut keamanan, menurut Wiranto, dengan dibangunnya daerah perbatasan maka masyarakat akan menjadi lebih antisipatif terhadap berbagai ancaman. Karena ancaman akan selalu ada dan berubah-ubah bentuknya dari tahun ke tahun.
“Ancaman itu selalu ada, baik ancaman tradisional maupun ancaman multidimensional. Kalau dulu ancaman berupa serangan langsung secara fisik, maka sekarang ancaman yang perlu kita hindari adalah seperti narkoba, terorisme, radikalisme, ilegal fishing, ilegal logging dan ancaman-ancaman lainnya,” kata Wiranto.
Adapun strategis Keadilan dan kesejahteraan yang dimaksud Wiranto, bahwa kesejahteraan adalah milik seluruh bangsa Indonesia, baik yang berada di kota maupun dipinggiran. Sehingga dengan membangun dari pinggir, maka kesejahteraan akan dirasakan secara merata.
Dan, strategis Pelestarian yang dimaksudkan, adalah agar lahan atau hutan milik negara yang dilindungi bisa tetap terjaga dan tetap lstari.
“Kita tidak mau banyak hutan lindung di Indonesia, namun prakteknya hutan lindung pada gundul. Dengan pembangunan seperti ini dan adanya Badan Pengelola Perbatasan, maka kita harap hutan-hutan bisa terjaga dan lestari sebagaimana fungsinya,” jelas Wiranto. (fer/humas pemprov)
