Oleh :
Buana Fauzi Februari
Warga Tanjungpinang
PAGI ini masih sama seperti pagi semalam. Ketika ku selak tirai, langit masih menggumam, dan angin tetap berderam. Rasanya malas betul nak bergerak ke luar bilik, dan membasah badan.
Padahal ini masih hari Kamis. Hari kerja yang tetap harus digeluti, walau Corona belum pergi. Dengan sedikit paksaan, saya intervensi kemalasan ini, dan mendesak raga tetap bergerak, menyiapkan berbagai hal demi rezeki yang halal.
Singkat cerita, saya sudah di atas Honda menuju kantor. Ini lah orang kita. Walau sebenarnya yang saya naiki ini sepeda motor merek Yamaha, tapi tetap Honda juga disebut.
Kadang berlaku juga kalau pesan air mineral. Saya pesan Aqua, tapi yang datang merek lain. Jadi rupanya, merek itu mampu mewakili suatu benda, termasuklah untuk manusia.
Makanya, ada istilah kekinian, mem-branding dan mem-framing. Untuk kedua kata tadi butuh uang banyak. Kalau mau yang tak bayar, cukup dengan mem-posting.
Sejak adanya pemberlakuan one way di beberapa ruas jalan di Tanjungpinang, pada jam tertentu. Jalur yang biasanya saya lalui, terpaksa berubah arah, dan menjadi semakin jauh.
Dah tahu kota ini banyak gang kecil dan jalan tembus, manalah bisa nak di-one way-kan. Tak buat razia aja dah bagus, apalagi kalau SIM gampang diurus.
Oh iya lupa sebut. Saya ini tinggal di Tanjungpinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi yang de jure tahun 2002, dan de facto pada 1 Juli 2004.
Dengan dilantiknya Ismeth Abdullah sebagai Penjabat Gubernur, kota ini berjiran dengan Kabupaten Bintan. Di kota yang kecil nonet ni, berserak kantor pemerintahan.
Jabatan dari yang lurah sampai panglima. Pangkat dari yang bengkok satu, sampai bintang tiga. Yang buat sedih, Wali Kota kami, Ayah Syahrul wafat di tengah pandemi. Semoga beliau husnul khatimah, dan yang melanjutkan sekarang namanya Rahma.
Sepanjang jalan yang dilewati untuk menuju ke kantor saya di Sebauk, tak banyak yang dapat dilihat. Jejeran papan iklan, dan spanduk para calon gubernur, untuk Pilkada 9 Desember nanti yang berjibun.
Tapi sebenarnya ada hal yang mengusik pikiran saya, sehinggalah saya membuat tulisan ini. Awalnya tak terpikir. Tapi, semenjak saya lihat tagline salah satu, eh, satu-satunya paslon di Pilkada Bintan, jiran kami, saya menjadi prihatin.
Karena di Kota Tanjungpinang ini, saya masih menemukan plang nama kantor Kabupaten Bintan. Kenapa tak dipindahkan ke Rumah yang di Bintan. Kalau punya pemerintahan sendiri, janganlah berkantor di rumah orang.
Banyak daerah pemekaran lain di republik ini yang sudah selesai soal “harta gono goni”. Antara Kabupaten induk, dan daerah hasil pemekarannya.
Yang terjadi antara Pemko Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, sampai hari ini tak siap-siap. Gubernur Kepri pun yang menumpang berkantor di Tanjungpinang tak bisa diharap, yang dirugikan tetap masyarakat.
Bayangkan saja, orang Bintan untuk mengurus KTP harus ke Tanjungpinang. Karena, kantornya di sana.
Terus, kalau masyarakat butuh ketemu Bupatinya malam-malam?. Ya carinya ke Tanjungpinang. Itu pun kalau dia ada. Kalau dia lagi di Singapura atau entah lagi di lokasi mana, atau entah di mana, ya tak jumpa lah.
Tak sampai di situ aja, yang buat saya heran. Bintan ini lebih luas dari Tanjungpinang. Tapi kenapa para pejabatnya justru tinggal dan bangun rumah di Tanjungpinang.
Bupati dan Wakil nya pun, rumah di Tanjungpinang. Berartikan, bisa jadi KTP nya, juga KTP Tanjungpinang. Orang rumahnya pun belanja di pasar Tanjungpinang. Bayar pajak, yang nikmati Pemko Tanjungpinang.
Nah, lantas nanti pas pilkada bagaimana?. KTP Tanjungpinang tak dapat memilih di Bintan. Kalau dia saja tak dapat memilih dirinya, masa masih mengharap orang KTP Bintan pilih dirinya.
Tak terasa sampai juga saya di kantor wali kota. Tempat saya bertugas dan mengabdi. KTP saya Tanjungpinang, rumah saya di Tanjungpinang, dan saya mengabdi untuk Tanjungpinang.
Hanya naseb saja yang belum jadi Wali Kota Tanjungpinang. Jadi, saya cuma nak bilang, Tanjungpinang rumah semua, bukan hanya kamu, dia atau kita.***
