BINTAN (HAKA) – Ketua Bintan Tourism Institut (BTI), Ruddy Firmansyah, angkat bicara soal kampus mereka yang disebut, kewenangan operasional ada di pemerintah pusat, dan bukan Pemkab Bintan.
Menurut Ruddy, statement dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, baik melalui pemberitaan maupun media sosial, telah mencoreng nama baik pengurus dan almamater BTI.
“Yang berkomentar tidak berani sebutkan nama, dan kalimat yang disampaikan tidak berdasar sama sekali,” tegas Ruddy saat dikonfirmasi hariankepri.com, Kamis (1/10/2020).
Ruddy meluruskan komentar miring itu, sekaligus menerangkan, sejarah kedudukan (status) BTI sejak berdiri, hingga saat ini.
BTI lahir pada tahun 2013. Saat itu bernama Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Sahid Bintan, dari kelas jauh STP Sahid Jakarta.
BTI didirikan oleh Yayasan Pendidikan Kemajuan Rakyat Bintan (YPKRB), yang diprakarsai mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad.
“Itu karena pedulinya beliau (Ansar, red), pada peluang kerja untuk masyarakat tempatan. Bahkan seluruh anggota yayasan adalah para pejabat Bintan, yang diketuai oleh Kadis Pendidikan,” jelasnya.
Lalu, pada tahun 2015. Pemerintah pusat atau kementerian terkait, tidak memperbolehkan lagi membuka kampus jauh.
Sehingga, para instruktur yang notabene dari mantan pekerja hotel yang telah lama berkecimpung di bidang hospitality atau jurusan perhotelan, merasa tergerak untuk menyelamatkan institusi BTI.
“Karena pihak yayasan hilang tanpa jejak, lantaran Bupati Ansar saat itu telah berganti, maka semua pun hilang tak berbekas,” ucapnya.
Ruddy mengatakan, pihaknya saat itu melakukan langkah serta upaya terbaik demi putra-putri Bintan.
“Karena, jika berharap dari mereka (yayasan) yang hilang tak tentu rimbanya, maka secara otomatis kampus ini telah tutup sejak tahun 2015 lalu,” jelasnya.
Salah satu pilihan para instruktur saat itu, dengan mengajukan izin operasional balai latihan yakni, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kompetensi Indonesia ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan, yang hingga saat ini masih berlaku.
“Sekalipun secara legalitas peringkat kami menurun, dari status STP menjadi LPK berbasis kompetensi. Namun kualitas peserta didik tetap menjadi prioritas kami, dalam menyelenggarakan pendidikan pariwisata,” tuturnya.
Hal itu, dibuktikan dengan berhasilnya peserta didik BTI menang lomba kuliner tingkat nasional di Jakarta pada tahun 2016 silam.
Selain itu, jebolan BTI sudah banyak bekerja di luar negeri serta bekerja di salah satu kapal pesiar, hingga hotel-hotel berbintang di Eropa maupun Timur Tengah.
99 persen sambung Ruddy, alumni BTI yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri itu, dibekali standar sertifikasi kompetensi nasional dan internasional (berstandar Australia).
“Orang-orang tua mereka bangga dengan anak-anak mereka, yang telah bekerja dari hasil didikan BTI ini,” sebutnya.
Naiknya peringkat LPK BTI ke sertifikasi Australia itu adalah, merupakan perjuangan murni para pendidik untuk menjamin mutu kelulusan anak tempatan. Artinya, tidak ada campur tangan dari pihak manapun termasuk pemerintah daerah (pemda).
“Tidaklah aneh jika lulusan BTI, lebih mudah diterima dan bersaing di luar negeri dalam merebut peluang kerja di hospitality,” terangnya.
Ruddy menegaskan, intinya komentar tentang BTI, tidak sesuai kejadian yang sebenarnya, dan hanya opini.
“Silahkan berkunjung dan lihat betapa kami, sangat peduli dan menjadikan BTI sebagai jembatan menuju kerja bagi putra-putri tempatan,” ajaknya.
Ruddy juga memberikan apresiasi tak terhingga untuk tim BTI, yang selama ini terus berjuang dan bertahan. Meskipun keadaan institusi ini jauh dari harapan.
“Thanks khusus buat team BTI. Ingatlah, ada kebahagian kita dunia akhirat, ketika anak-anak didik kita berhasil,” tukasnya. (rul)
