JAKARTA (HAKA) – Gubernur Kepulauan Riau H Nurdin Basirun, menginginkan agar seluruh potensi laut yang dimiliki Kepri bisa menghasilkan uang dan menyejahterakan masyarakat Kepri. Sehingga, setiap kegiatan yang terjadi di laut Kepri harus diketahui dengan jelas, sistem kerja serta apa manfaat atau kontribusi bagi daerah dan negara.
Hal ini disampaikan Gubernur dalam rapat koordinasi tentang sinkronisasi, dan sinergitas pengelolaan, dan pengamanan laut di kawasan lego jangkar di Selat Philip (Pulau Nipah), dan Selat Singapura (Pulau Tolop), Jumat (24/3/2017) di ruang rapat Kemenko Bidang Kemaritiman RI, Jakarta.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Kepala BPPT Unggul Priyanto dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur.
“Berdasarkan materi rapat yang kita bahas hari ini, yakni menyangkut lego Jangkar di Tolop dan Nipah. Kami adalah tuan rumahnya Pak. Kalau ditanya mau diapakan kedua kawasan ini, tentu kami ingin menjadikannya kawasan untuk mendatangkan duit yang bisa menyejahterakan masyarakat Kepri,” kata Gubernur dihadapan para peserta rapat.
Gubernur juga menyampaikan jika sebagai tuan rumah, selama ini masyarakat Kepri hanya mendapatkan hembusan angin segarnya saja. Begitu banyak potensi kelautan yang dimiliki Kepri, namun justru dimanfaatkan oleh kapal-kapal dari negara lain. Sementara Kepri tidak mendapatkan apa-apa.
“Nyatanya sampai saat ini sepeser pun tak ada duit yang masuk ke Kepri. Padahal setiap hari ratusan kapal yang melego jangkarnya di perairan Batam. Intinya, agar pengelolaan ini terkoordinir dengan baik.
Sehingga pemerintah pusat mengetahui, daerah juga mengetahui serta aliran dana kontribusinya juga jelas sistem pembagiannya. Karena selama ini kita juga tidak tau kemana larinya uang dari aktivitas labuh jangkar di kawasan Tolop dan Nipah tersebut,” kata Nurdin.
Nurdin juga menegaskan bahwa kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Pulau Nipah dan Tolop saja. Melainkan masih ada perairan di laut Kepri yang juga dijadikan lokasi labuh jangkar, namun kontribusinya tidak jelas kepada daerah dan negara.
“Sekali lagi, sebagai tuan rumah, kami siap memfasilitasi tim dari pusat jika ada kesempatan mau survey lagi ke Kepri. Kami siap memandu dan menunjukkan tempat-tempat lain, selain Tolop dan Nipah, yang dijadikan tempat lego jangkar oleh kapal-kapal asing. Sehingga biar bisa di rapikan dan menguntungkan untuk kita,” kata Gubernur.
Bentuk Tim Khusus
Setelah menyimak pemaparan dari Gubernur Kepri, Kementerian Perhubungan, Kemenpan RB dan beberapa kementerian lainnya Menteri Luhut langsung meminta agar rapat ini tidak berlama-lama. Sebagai kesimpulannya, Luhut meminta agar segera dibentuk tim khusus menangani ini.
“Kita harus membikin kelompok kerja untuk masalah ini. Pemerintah Daerah harus dilibatkan. Seperti yang disampaikan Gubernur, Kita juga mau agar dikembangkan lagi itu kawasan laut mana lagi di Kepri yang sering dijadikan tempat lego jangkar kapal-kapal asing. Selain Nipah dan Tolop,” ujar Luhut.
Luhut juga mengingatkan bahwa tim yang dibentuk ini nantinya harus bekerja dengan meninjau semua aspek. Selain masalah ekonomi, sosial dan bahkan yang terpenting adalah masalah pengelolaan limbah.
” Kita harus atur ini, agar kapal-kapal itu ada kontribusinya buat kita. Ingat, ini kampung kita. Gak ada yang boleh mengatur kampung kita,” tegas Luhut.
Karena masalah lego jangkar juga berkaitan erat dengan masalah limbah yang ditimbulkan dan mengakibatkan pencemaran laut. Oleh sebab itu, Luhut menginstruksikan agar tim yang terbentuk nanti bekerja dengan matang, meninjau segala aspeknya.
“Masalah limbah ini harus dipikirkan. Siapa yang bertanggungjawab nantinya, tim ini harus sudah memikirkannya. Intinya kita harus bekerja cepat,” pinta Luhut. (red/humas pemprov)
