TANJUNGPINANG (HAKA) – Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri, telah menjadwalkan proses pemeriksaan, untuk semua Anggota DPRD Natuna baik aktif maupun mantan. Demikian ditegaskan Kajati Kepri, Hari Setiyono.
Selain anggota dewan, pihaknya juga akan memintai keterangan pejabat terkait dalam kasus dugaan Tipikor Rp7,7 miliar, pada tunjangan perumahan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Natuna, untuk tahun 2011-2015.
Termasuk para tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya. Penanganan perkara ini, sambung Hari, belum tuntas sejak penetapan 5 orang tersangka, oleh penyidik Pidsus, pada akhir Juli 2017 lalu.
“Semua anggota DPRD Natuna harus dimintai keterangan, yang menerima tunjangan perumahan itu,” ucap Hari kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).
Hal ini dilakukan, untuk memastikan kembali angka kerugian negara, atau daerah dalam penerimaan tunjangan anggota DPRD Natuna.
“Kemudian kami juga harus menghitung ulang. Kalau memang itu menjadi haknya, dan digunakan maka tentu ada perhitungan,” tambahnya.
Ia menegaskan, hingga kini Tim Penyidik Pidsus Kejati Kepri sedang melakukan proses penyidikan, terhadap para pihak terkait tersebut.
“Proses penyidikan itu sedang berjalan, dan kami akan tuntaskan,” terangnya.
Adapun lima tersangka itu, adalah Bupati Natuna periode 2010-2011, Raja Amirullah dan Ilyas Sabli yang menjabat Bupati periode 2012-2015.
Kemudian, Ketua DPRD Natuna periode 2009–2014, Hadi Chandra, termasuk Sekda Kabupaten Natuna periode 2011-2016 Syamsurizon, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua tim TAPD. Kemudian, Makmur, selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) Natuna periode 2009-2012.
Seperti diketahui, dua dari lima tersangka ini sekarang sedang aktif menjadi Anggota DPRD Kepri periode 2019-2024. Yakni Hadi Candra dan Ilyas Sabli. (rul)
