TANJUNGPINANG (HAKA) – Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Tanjungpinang, Agung Wiradharma mengapresiasi kinerja Kejari dan Wali Kota Tanjungpinang, dalam menuntaskan permasalahan aset.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Kejari dan wali kota merupakan prestasi yang sangat luar biasa.
Agung menyebutkan, selama kurun waktu hampir 20 tahun, aset yang dikuasai Pemkab Bintan akhirnya diserahkan kepada Pemko Tanjungpinang.
“Ini merupakan hasil kerja keras dan kerja cerdas dalam upaya meningkatkan PAD Tanjungpinang. Jika aset-aset ini sudah dikuasai Pemko, tidak menutup kemungkinan PAD akan bertambah,” sebutnya.
Hal senada disampaikan, Anggota DPRD Kepri Dapil Kota Tanjungpinang, Rudi Chua. Ia bersyukur, aset Tanjungpinang yang dikuasai Pemkab Bintan sudah diselesaikan.
Karena kata dia, kalau bicara soal aset sebenarnya, bukan hanya di pemko ataupun di pemkab. Tapi, rata-rata pemerintah yang melakukan pemekaran mengalami hal yang sama.
Rudi melanjutkan, memang berdasarkan aturan, bahwa satu tahun setelah pemekaran itu harus atau wajib diserahkan.
“Tapi kenyataannya tidak ada yang melaksanakan aturan itu. Hingga dibawa-bawa ke Kemendagri, dengan alasan yang menggunakan masih membutuhkan,” ujarnya.
Dengan demikian, ia mengharapkan agar aset itu diserahkan secepatnya dan bisa digunakan dengan baik sama penerima.
Adapun aset yang diserahkan di antaranya bekas Kantor Bupati Kepri, Kantor Bappeda Bintan, Disdukcapil, Kesbangpol, eks Gudang Farmasi Kepri, Kantor Disnaker, Dispora, Dishub, Eks Pariwisata dan lahan samping Bapeda.
“Selain itu, ada ratusan kios hingga ruko yang saat ini masih dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bintan, berupa 87 unit kios, 67 unit ruko, 1 unit toko emas, 6 tempat tinggal, 3 hotel, 1 bidang tanah, 1 unit kolam renang dan 1 unit rumah karyawan,” sebutnya.(zul)
