TANJUNGPINANG (HAKA) – Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 masih dibayangi defisit yang cukup besar. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat melakukan Rapat Koordinasi bersama Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2020, Rabu (14/4/2021).
“APBN 2021 masih bisa berubah karena pandemi Covid-19. Defisit APBN 2021 diperkirakan sebesar Rp 1006 triliun. Tentunya akan berpengaruh pada dana transfer daerah,” ujarnya melalui video conference.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad yang ditemui usai mengikuti rakor tersebut menegaskan, pihaknya belum bisa memastikan kondisi APBD Pemprov Kepri di 2021 ini sepenuhnya aman.
“Karena tergantung nanti transfer daerahnya, kalau nanti transfernya berkurang tentu (APBD) akan kita sesuaikan,” katanya.
Jika nantinya, defisit APBN tersebut berpengaruh besar terhadap APBD Provinsi Kepri, maka iapun berencana akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menunda pembayaran proyek-proyek maupun program-program yang sudah terlanjur dijalankan di APBD 2021 ini.
Ansar meneruskan, merujuk dari kondisi tersebut, maka ke depan ujarnya, ia akan konservatif dalam menentukan target pendapatan maupun belanja di APBD Provinsi Kepri ke depan.
“Kita konservatif saja, tidak usah terlalu muluk-muluk, asalkan semua bisa jalan,” pungkasnya.(kar)
