TANJUNGPINANG (HAKA) – Kasus Covid di Kepri meningkat drastis, mencapai 325 orang yang dinyatakan positif Covid-19 dalam dua hari, bahkan ada 6 orang yang meninggal dunia.
Adapun total Covid-19 di Kepri mencapai 11.499 kasus, dengan 1.319 di antaranya kasus aktif, dan 268 orang dinyatakan meninggal dunia.
“Gubernur harus segera mengambil sikap tegas untuk menghentikan sementara semua kegiatan yang berpotensi keramaian,” tegas Anggota DPRD Kepri, Rudi Chua, Minggu (2/5/2021).
Ia menyarankan, agar pemerintah provinsi mengambil langkah tegas. Jangan sampai ini dibiarkan kebablasan, dan menjadi makin tidak terkontrol.
Sementara itu, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menerbitkan surat nomor 457/SET-STC19/V/2021, Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat selama Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijrah/Tahun 2021, Minggu (2/5/2021).
Surat yang ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepri itu, dibuat dalam rangka pengendalian dan penghentian penyebaran Covid-19 di Provinsi Kepri, sehubungan dengan terjadinya peningkatan intensitas konfirmasi beberapa waktu terakhir.
Dalam surat itu, Gubernur Ansar meminta kepada bupati/ wali kota di Provinsi Kepri untuk menghimbau masyarakatnya, agar
membatasi durasi pelaksanaan rangkaian ibadah berjamaah di masjid/mushalla selama bulan suci Ramadan.
“Melaksanakan kegiatan sahur dan buka
puasa bersama keluarga inti di rumah masing-masing. Melakukan pembatasan aktivitas masyarakat di tempat dan fasilitas
umum pada malam hari, maksimal sampai dengan pukul 22.00 Wib,” bunyi surat tersebut.
Selanjutnya, Gubernur Ansar juga meminta kepada bupati/wali kota di Provinsi Kepri untuk meniadakan pelaksanaan takbir keliling menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.
Selain itu, bupati/wali kota, pejabat, serta seluruh ASN di Provinsi Kepri juga diminta meniadakan penyelenggaran open house dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.
“Serta menghimbau masyarakat untuk tidak
melaksanakan kunjungan silaturahmi tatap muka,” tegasnya dalam surat tersebut.
Selanjutnya, Gubernur Ansar juga meminta kepada bupati/wali kota untuk meningkatkan upaya pengawasan protokol kesehatan.
Kemudian, pendisiplinan masyarakat dan penegakan protokol kesehatan di fasilitas peribadatan serta tempat dan fasilitas umum lainnya, yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten/kota bersama unsur TNI-Polri.(fik/kar)
