Oleh : Robby Patria
Wakil Ketua ICMI Tanjungpinang
Kajian banyak buku dan jurnal menunjukkan keterkaitan jelas antara kajian ekonomi dan politik hingga demokrasi. Robinson dan Acemoglu ekonom yang mahir soal politik. Begitu juga Amartya Sen hingga Hatta dalam konteks lokal.
Jangan sampai anak jebolan ekonomi agak kurang memahami peta politik. Dan lulusan Fisip kurang memahami teori ekonomi dalam pengambilan keputusan politik.
Karena kebijakan politik akan berujung kepada kemakmuran rakyat yang tentunya harus melalui kajian secara ekonomi. Kalau hanya nafsu dari sisi politik saja, maka alamatlah kapal akan tenggelam.
Bagus secara retorika yang membuat orang terbuai, namun ketika eksekusi nihil. Alias kena prank. Biasanya pemimpin model seperti ini bicara dahulu baru membuat kajian akademis. Bukan berdasarkan kajian akademis baru bicara sebagai kebijakan politik. Atau terpapar isu hoaks.
Kebijakan politik Joe Biden memberikan bantuan sosial yang besar kepada rakyat Amerika secara politik berdampak positif kepada nama baiknya, partainya dan juga menjaga Amerika Serikat untuk berlari lebih kencang mengatasi pandemi.
Sementara kebijakan politik Modi di India berdampak terhadap perekonomian India dan tambah banyak nyawa rakyat India yang jadi korban. Andaikan Modi tidak memberikan izin rakyatnya berendam di Sungai Gangga, mungkin India masih stabil di angka puluhan ribu per hari atau bahkan terkendali pandemi covid-nya.
Namun karena kepentingan politik untuk meraih kemenangan, Modi melakukan kampanye mengumpulkan banyak massa dan melonggarkan aturan yang mereka buat guna mengendalikan pandemi. Bahkan ia tak menggunakan masker saat kampanye.
Mereka anggap India sukses di fase awal pandemi. Namun hantaman pandemi Covid-19 gelombang kedua, meluluhlantakkan India.
Akhirnya India menjadi negeri yang mengerikan akibat hantaman pandemi. Tentu saja meruntuhkan sendi sendi perekonomian rakyat India. Pada Sabtu (8/5), 4.187 lebih rakyat India meninggal dunia. Totalnya sudah menembus angka 238 ribu sejak awal pandemi. Dan kini, angka positif per hari di atas 400 ribu orang.
Inilah dua pendekatan politik yang banyak dibahas bagaimana Biden dan Narendra Modi mengambil tindakan politik yang berujung pada pertumbuhan ekonomi dan kegagalan.
Sementara itu, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Australia termasuk negara yang dapat mengendalikan pandemi melalui pendekatan politik yang hati hati dan tegas. Sehingga perekonomian negara itu dianggap kuat menghadapi badai pandemi. Empat negara itu memiliki pemimpin yang hebat yang dipatuhi rakyatnya segala titahnya. Di saat krisis perlu pemimpin hebat untuk membawa keluar dari pandemi.
Bagaimana Indonesia? Inilah dilema. Di satu sisi, pekerja China masuk ke Indonesia dengan mudah karena alasan mereka tenaga kerja terampil. Mereka dianggap menggerakkan industri industri di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Bintan, Kepri. Di satu sisi, rakyat dilarang mudik. Dengan alasan menghindari peningkatan kasus positif covid.
Tentu saja kita masih sibuk membahas masalah bipang yang populer beberapa hari ini hingga yang tak kalah menyedihkan penyidik handal KPK yang tidak lulus seleksi ASN. Mungkin ada yang tak lulus itu sedang menyelesaikan kasus pidana cukai rokok dan Mikol di Bintan.
Ya, semoga Novel Baswedan Cs masih tetap di KPK mengawal Indonesia. Operasi tangkap tangan bupati di Nganjuk dipimpin oleh penyidik yang tak lulus ujian ASN di KPK.
Akhirnya kita harus mempercayakan kebijakan publik kepada yang ahli. Jangan mengabaikan kepakaran seperti disebut Tom Nichols. Karena risiko yang ditanggung rakyat terlalu besar.
Brazil, India, dan Amerika di era Trump jadi contoh. Inilah tiga negara demokrasi besar selain Indonesia yang berjibaku melawan pandemi saat masih menghadapi cobaan dengan banyaknya korban jiwa. ***
