NATUNA (HAKA) – Plt Kepala BPKAD Kabupaten Natuna, Suryanto mengatakan, pihaknya tak dapat berbuat banyak dalam upaya normalisasi APBD.
“Kita di Natuna ini 99,7 persen bergantung pada APBN dan Provinsi Kepulauan Riau,” ucap Suryanto kepada sejumlah media di Gedung DPRD Natuna, Rabu (30/6/2021).
Suryanto menegaskan saat ini yang dapat dilakukan hanya mengikuti langkah irama pemerintah pusat.
“Kalau pemerintah pusat melakukan A, ya kita harus mengikutinya,” imbuhnya.
Selanjutnya Suryanto juga menyampaikan, pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, pemerintah pusat banyak menjalankan kebijakan anggaran yang ekstrem dan cenderung tidak populis, mengingat kondisi nasional memang dalam keadaan darurat.
“Kalau pemerintah pusat melakukan refocusing secara besar-besaran kita juga begitu,” ucapnya.
Terakhir Suryanto menegaskan, kondisi seperti ini terjadi bukan hanya di Kabupaten Natuna saja, akan tetapi berlaku secara nasional untuk semua daerah.
“Kalau kita tidak ikut langkah pusat itu maka kita akan kena sanksi. Dapat membahayakan juga bagi anggaran kita. Tapi kalau pandemi ini berakhir, Insya Allah keadaan akan jadi normal,” pungkasnya. (dan)
