TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Ansar Ahmad menyatakan, Pemprov Kepri belum dapat mengeluarkan kebijakan menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), untuk seluruh SMA dan SMK negeri di Provinsi Kepri pada tahun 2021 ini.
Karena kata dia, untuk menerapkan kebijakan tersebut tentunya terlebih dahulu harus dianggarkan dalam APBD 2021. Di APBD 2021 ini, anggaran menggratiskan SPP SMA dan SMK negeri tidak tersedia.
“Karena saya kan menjalankan anggaran yang disahkan tahun lalu, dan itu belum tersedia. Kalaupun itu mau dipaksakan di APBD P 2021 ini, APBD Pemprov Kepri juga tidak akan mampu,” katanya kepada hariankepri.com.
Penegasan Ansar ini, untuk menanggapi pernyataan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin yang meminta agar Gubernur Ansar menggratiskan SPP SMA/SMK Negeri, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Rabu (30/6/2021).
Meskipun begitu lanjutnya, sebagai gantinya Pemprov Kepri saat ini, tengah menyusun anggaran untuk menggratiskan biaya seragam sekolah siswa yang baru mendaftar di sekolah.
Hal ini kata dia, sebagai bentuk perhatian Pemprov Kepri untuk meringankan beban orang tua murid di tengah kondisi pandemi Covid-19.
“Selama ini orang tua mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam satu waktu untuk membeli seragam sekolah ketika anaknya baru mendaftar. Sekarang anggaran itu sedang kita susun, di APBD 2022 nanti akan kita realisasikan,” paparnya.
Selain akan menggratiskan biaya seragam sekolah. Di 2022 nanti, Pemprov Kepri juga akan memberikan keringanan biaya pendaftaran awal siswa baru.
“Itu yang akan kita kejar dulu,” tuturnya.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin sebelumnya mendorong Gubernur Kepri, Ansar Ahmad untuk mengeluarkan kebijakan mengratiskan SPP di seluruh SMA dan SMK negeri di Provinsi Kepri.
“Di tengah kondisi pandemi seperti ini sebaiknya SPP digratiskan saja,. Karena itu tentunya sangat membantu orang tua,” katanya, kepada hariankepri.com, Selasa (29/6/2021) malam.
Apalagi lanjut, Politisi PKS ini, kebijakan subsidi SPP yang saat ini berjalan di sejumlah sekolah SMA dan SMK di Provinsi Kepri menurutnya kurang terlalu efektif. Bahkan, kebijakan itu saat ini justru menimbulkan masalah, seperti yang terjadi di SMKN 7 Batam.
“Jangan lagi SPP itu disubsidi karena akan menimbulkan masalah dan itu juga kurang tepat sasaran. Sudah digratiskan saja,” tegasnya.(kar)
