JAKARTA – Pemerintah kini mengusung program tol udara. Bedanya dengan tol laut yang mengoperasikan kapal-kapal angkut ke wilayah terpencil, program itu disiapkan oleh TNI Angkatan Udara (AU).
Kepala Dinas Penerangan TNI-AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Jemi Trisonjaya mengatakan, pembangunan tol udara merupakan salah satu program prioritas TNI-AU dalam rencana strategis. ”Kami fokus di wilayah perbatasan,” ujarnya kemarin (14/4).
Menurut Jemi, TNI-AU sedang mengupayakan pengadaan infrastruktur angkutan untuk melayani tol udara. Di antaranya, lima helikopter dan empat pesawat angkut berat.
”Agar beroperasi, tentu dibutuhkan juga landasan untuk helikopter dan pesawat tersebut,” katanya.
Langkah itu perlu dilakukan lantaran belum semua daerah perbatasan memiliki landasan udara. Jemi menyebutkan, tekad pemerintah untuk mewujudkan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh Indonesia menjadi salah satu pendorong dikebutnya tol udara.
Sebab, di beberapa wilayah Papua, harga BBM bisa Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per liter karena mahalnya biaya angkut. ”Tol udara bisa menjadi solusi,” katanya.
Bukan hanya harga BBM, alumnus Akademi Angkatan Udara (AAU) 1989 itu menyebutkan, disparitas harga bahan pangan dan bahan bangunan di Papua juga masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan Jawa. Jika hal itu tidak diatasi, upaya pembangunan di Papua akan terus terhambat.
”Harapannya, disparitas itu bisa ditekan dan harga di Papua lebih terjangkau,” tutur dia.
Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, tol udara memang menjadi salah satu prioritas. Pendanaan untuk tol udara nanti masuk anggaran Kementerian Pertahanan.
”Ini penting agar tekad satu harga di wilayah Indonesia bisa tercapai,” tegas dia.(jpnn.com)
