TANJUNGPINANG (HAKA) – Empat Fraksi di DPRD Provinsi Kepri, mendukung langkah Gubernur Ansar Ahmad, menuntaskan polemik pengelolaan retribusi labuh jangkar pascaterbitnya surat dari Plt Dirjen Perhubungan Laut pada 17 September 2021 lalu.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kepri, Lis Darmansyah menyebut, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov Kepri segera mengambil langkah hukum, untuk menuntaskan polemik tersebut.
“Mengingat, hal itu berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor retribusi,” ujarnya dalam Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi Terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2021, Rabu (29/9/2021).
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Fraksi NasDem. Melalui juru bicaranya, Bobby Jayanto Fraksi NasDem meminta, Pemprov Kepri untuk segera menentukan sikap.
“Khususnya tentang langkah-langkah yang diperlukan, agar Pemprov Kepri dapat memungut retribusi dari sektor tersebut,” tegasnya.
Hal senada diutarakan Ketua Fraksi Gerindra, Onward Siahaan dalam paripurna itu. Ia meminta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad terus memperjuangkan pengelolaan retribusi labuh jangkar tersebut.
“Karena itu hak Provinsi Kepri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan surat Plt Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub itu tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” jelasnya.
Dorongan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PPP-PKB, Irwansyah, yang meminta Pemprov Kepri segera menyelesaikan persoalan labuh jangkar tersebut ke Pemerintah Pusat.
“Karena ini sangat penting di dalam pos pendapatan kita,” tuturnya.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad yang ditemui usai paripurna menegaskan, Pemprov Kepri akan segera membahas seluruh masukkan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kepri itu terkait pengelolaan retribusi labuh jangkar.
“Kita mengapresiasi, dan akan segera kita bahas untuk menentukan langkah selanjutnya,” katanya.(kar)
