TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, angkat bicara terkait pernyataan Wali Kota Batam HM Rudi yang meminta agar travel bubble di Batam ditunda.
Orang nomor satu di Provinsi Kepri itu mengatakan, ia tak mempermasalahkan permintaan Wali Kota Batam tersebut. Namun, satu hal yang perlu diingat, bahwa kebijakan travel bubble tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kebijakan itukan kebijakan pemerintah pusat. Kalau minta menunda itukan sah-sah saja. Tapi hendaknya permintaan itu disertai dengan surat resmi ke Pemerintah Provinsi Kepri,” katanya, Kamis (14/10/2021).
Apalagi lanjutnya, tujuan dari travel bubble ini sendiri untuk membuka kembali sektor pariwisata di Provinsi Kepri, yang selama ini terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Bagi saya, saya sambut baik. Kalau Pemko Batam melalui Pak Rudi saya serahkan ke beliau,” ucapnya.
Selain itu lanjutnya, pertimbangan Pemprov Kepri yang ingin membuka kembali sektor pariwisata di Kepri melalui kebijakan travel bubble, karena saat ini kasus Covid-19 di Kepri sudah mulai melandai dan cukup terkendali.
“Sehingga kita perlu pikirkan juga para pelaku-pelaku usaha pariwisata di Kepri. Kalau pariwisata terbuka kembalikan, UMKM juga bisa hidup kembali. Saya kira kapan lagi, kalau Bali saja bisa, kenapa kita harus menunda,” tuturnya.
Alasan Wali Kota Batam HM Rudi yang meminta agar travel bubble ditunda karena belum 100 persen penduduk Batam divaksin, hal itu juga menurutnya bukan alasan yang tepat.
Karena, kata dia, untuk mencapai hal itu sulit untuk terealisasi. Hal itu, disebabkan karena, dari total 100 persen jumlah sasaran penerima vaksin, tidak seluruhnya bisa mendapatkan vaksin.
Karena beberapa dari mereka, ada yang memiliki komorbid, kemudian, ada juga yang dalam pendataan berKTP Batam, namun kenyataan di lapangan sudah tidak berdomisili lagi di Kota Batam.
“Ya saya kira (dengan kondisi itu) kita tidak akan bisa mencapai 100 persen,” tegasnya.(kar)
