TANJUNGPINANG (HAKA) – PT Sun Cable Indonesia berencana akan melakukan proyek Australian-Asia Power Link (AAPowerLink).
Proyek tersebut, berupa penyaluran listrik (High Voltage Direct Current) melalui perairan laut Indonesia, salah satunya di perairan Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
Konsultasi publik terkait Amdal tersebut dilasanakan di Mega Ballroom CK Hotel Tanjungpinang, Senin, (25/10/2021).
Pada kesempatan itu, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menyampaikan bahwa perairan Kota Tanjungpinang, khususnya di perairan Selat Riau akan dilakukan penanaman kabel bawah laut, terkait penyaluran listrik.
“Kami Pemerintah Kota Tanjungpinang akan mendukung rencana PT Sun Cable Indonesia untuk melakukan mega proyek ini,” ungkapnya.
Menurut Rahma, selagi segala perizinannya yang berada di pemerintah pusat dapat dikeluarkan, maka Pemko Tanjungpinang akan terus mendukung.
“Terkait Amdal harus dijalankan sesuai prosedur. Saya harap terkait Amdal dapat melibatkan masyarakat yang terdampak, khususnya para nelayan tradisional,” pintanya.
Ia pun meminta agar konsultasi publik ini dapat dibahas dengan transparan bersama OPD terkait dan masyarakat. Karena sedikit banyak pelaksanaan mega proyek ini, pasti akan berdampak terhadap masyarakat, terutama nelayan.
“Kami minta para nelayan untuk sampaikan segala sesuatu terkait tentang pembangunan jaringan bawah laut ini. Karena mata pencaharian para nelayan tradisonal ini tergantung kepada perairan laut yang akan dilintasi kabel listrik bawah laut,” imbuhnya.
Sementara itu, Manajer Lingkungan PT. Sun Cable Indonesia Evi Pujiastuti mengucapkan terimakasih atas respon baik Pemerintah dan masyarakat Kota Tanjungpinang terkait rencana pembangunan jaringan listrik bawah laut di perairan Propinsi Kepulauan Riau.
“Kami membuka kesempatan kepada pemda dan masyarakat Tanjungpinang untuk memberikan saran dan masukan kepada kami terkait pembangunan jaringan listrik bawah laut, tentunya sebagai salah satu syarat terbitnya Amdal untuk kelancaran pembangunan, yang menurut rencana akan dimulai pada tahun 2024,” sebutnya.
Turut hadir pada konsultasi publik tersebut, yakni perwakilan Danlantamal IV, Perwakilan Polair Polres Tanjungpinang, KP3, KSOP, Distrik Navigasi, PT. Pelindo, Kadis Lingkungan Hidup Propinsi Kepri, Ketua LAM Kota, Kepala OPD, Camat Lurah dan para nelayan tradisional yang ada di Kota Tanjungpinang.(zul/humas)
