TANJUNGPINANG (HAKA) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyatakan, dalam manajemen ASN di lingkungan Pemprov Kepri tidak mengenal praktik transaksional.
Hal itu disampaikannya, dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Kamis (28/10/2021).
“Karena saat ini pengisian Jabatan Tinggi Pratama dilakukan dengan sistem rekrutmen terbuka,” katanya di hadapan Kepala Satgas Korsupgah Korwil I Sumatera Azril Zah.
Kondisi yang sama, juga dilakukan dalam mutasi dan promosi eselon III dan IV. Pelaksanaan mutasi dan promosi para pejabat itu kata Ansar, didasarkan pada kompetensi masing-masing untuk mencapai filosofi right man on the right place.
Kepala Satgas Korsupgah Korwil I Sumatera Azril Zah, dalam kesempatan itu menyampaikan, program pencegahan korupsi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, target KPK bukan menangkap atau melakukan OTT terhadap pejabat pemerintahan maupun warga sipil. Akan tetapi yang terpenting adalah, melakukan pencegahan terkait tindak pidana korupsi.
“Target kami bukan melakukan OTT, karena hal itu hanya cara dan prosedur yang dilakukan sesuai Undang-Undang KPK dalam upaya pencegahan korupsi,” tegasnya.(kar)
